Fiscal Cliff : Antara Amerika Serikat dan Aceh

Presiden Barrack Hussein Obama kembali terpilih menjadi commander in chief negara adidaya Amerika Serikat. Ia mengikuti senior demokrat, Franklin D Roosevelt, yang kembali dipilih jadi presiden meskipun keadaan ekonomi masih morat marit. FDR terpilih ditengah Great Depression dan Obama masih dipercaya rakyat Amerika Serikat meskipun Great Recession belum pulih sepenuhnya.

Hampir semua pengamat mengatakan tantangan terbesar pertama Obama pasca kemenangan dalam pemilu AS adalah fiscal cliff. Fiscal cliff (tebing fiskal) didefinisikan sebagai diskontinuitas fiskal akibat berakhirnya program pengurangan pajak yang diberlakukan sejak 2001 (lebih dikenal dengan Bush Tax Cut) dan akan diberlakukan pengurangan pengeluaran pemerintah. Kedua peristiwa fiskal ini akan terjadi bersamaan tanggal 1 Januari 2013 dan merupakan hasil barter politik antara presiden dari Partai Demokrat dan kongres yand didominasi Partai Republik tentang kebijakan pengurangan beban hutang AS.  

Fiscal cliff menjadi isu sangat krusial karena masih belum pulihnya perekonomian AS pasca resesi. Tebing fiskal ini akan menyebabkan kenaikan pajak yang berarti uang yang dimiliki rakyat (konsumen) akan lebih sedikit dan pengeluaran pemerintah pun berkurang. Diperkirakan total uang yang didapat pemerintah AS dari kenaikan pajak dan pengurangan belanja ini sebesar 800 milyar US dolar pada tahun 2013. Namun dana tersebut bukan untuk dibelanjakan untuk memulihkan ekonomi melainkan uang sebesar PDB tahunan Indonesia itu  akan hilang dari ekonomi AS karena digunakan untuk memperkecil defisit dan mencicil hutang. Congressional Budget Office –sebuah lembaga riset bi-partisan di lingkungan kongres AS- memprediksi jika fiscal cliff ini terjadi maka AS akan kembali ke masa resesi dengan tingkat pengangguran naik menjadi 9.1 persen pada akhir 2013.

Fiscal cliff masih bisa dihindari apabila ada kesepakatan antara presiden dan kongres. Namun balance of power hasil pemilu 6 November 2012 kemarin menyisakan kekhawatiran. Komposisi politik antara presiden, kongres dan senat tidak banyak berubah membuat tantangan deadlock menghantui negosiasi tentang tebing fiskal ini sebagaimana yang terjadi pada negosiasi tentang debt ceiling pada pertengahan tahun 2011.  

Presiden Obama dalam kampanyenya mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pengurangan pajak kepada rakyat yang berpenghasil dibawah 250.000 dolar per tahun. Pemberhentian pengurangan pajak hanya berlaku pada rakyat yang berpenghasilan diatas ambang tersebut dan pajak pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan kapital lainnya. Di sisi pengeluaran, pemerintah akan mengurangi pos pengeluaran pertahanan yang saat ini menjadi salah satu penyebab deficit dan hutang AS menggunung. Selain itu, Obama mengindikasikan bahwa permasalahan defisit ini juga disebabkan oleh daya saing ekonomi AS yang makin terpuruk. Banyak industri terutama manufaktur yang hengkang dari AS. Karenanya ia berjanji akan memprioritaskan program-program yang menopang bangkitnya daya saing. Kebijakan imigrasi yang memudahkan SDM berkualifikasi dari seluruh dunia untuk hijrah ke AS, investasi di bidang pendidikan dan riset hingga kebijakan energi terbarukan.

Dengan kembalinya daya saing AS dan diikuti oleh makin kokohnya perekonomian AS, Obama berharap permasalahan defisit anggaran, perdagangan dan hutang akan sedikit demi sedikit dapat diselesaikan.

Tebing Fiskal Aceh

Meski dalam horizon waktu yang lebih panjang, Aceh juga akan mengalami fiscal cliff. Malah tebing fiskal di Aceh terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2023 dan lima tahun kemudian diikuti oleh tahap kedua pada tanggal 1 januari 2028. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  Pasal 183 ayat 2 menyebutkan Aceh akan menerima dana otonomi khusus sebesar dua persen dari total dana alokasi umum (DAU) nasional selama 15 tahun dan satu persen DAU nasional untuk 5 tahun berikutnya. Transfer dana otonomi khusus ini dimulai pada tahun 2008 (Pasal 258 ayat 2).

Postur fiskal Aceh saat ini membuat timeline tersebut diatas menjadi sangat penting. Dana otonomi khusus merepresentasikan lebih dari setengah dari total penerimaan Aceh. Pengurangan secara signifikan penerimaan pemerintah dapat membuat perekonomian Aceh loyo. Apalagi kontribusi belanja pemerintah terhadap ekonomi Aceh masih dominan. Penurunan belanja pemerintah akan mempengaruh sektor swasta di Aceh yang saat ini masih dimanjakan oleh proyek-proyek pemerintah.

Ancaman tebing fiskal yang terpampang di horizon seharusnya membuat pemerintah melakukan kebijakan antisipatif. Apalagi sudah lima tahun dana otsus sejumlah puluhan trilyun telah ditransfer ke Aceh namun indikator pembangunan Aceh masih lamban bergerak. Aceh tidak mempunyai pilihan lain selain mempersiapkan kemandirian ekonomi dan fiskal. Sejarah menunjukkan bahwa negara maju adalah negara yang dibiayai oleh rakyatnya   melalui pajak. Cukup tidaknya pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan tergantung pada kemampuan ekonomi.

Kemandirian ekonomi ditentukan oleh sektor swasta bukan oleh pemerintah. Sektor swasta yang dinamis itu bertumpu pada kualitas rakyat. Harapan, motivasi dan kewirausahaan harus dimunculkan pada seluruh komponen masyarakat. Kebijakan pendidikan seharusnya fokus pada mutu (kurikulum, kemampuan guru) bukan pada bangunan fisik. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang prima yang mempunyai produktifitas kerja tinggi. Ia akan merubah potensi alam Aceh menjadi komoditas atau produk bernilai tinggi. Ketersediaan tenaga kerja kualitas tinggi juga akan menarik bisnis dan investasi di Aceh. Kondisi ini akan membuat perekonomian Aceh menjadi menggeliat dan membuat kemampuan membayar pajak akan meningkat sehingga  kemampuan fiskal Aceh pun naik.

Infrastruktur utama yang menjadi kendala bagi pertumbuhan bisnis dan investasi di Aceh adalah energi. Defisit energi akan membuat pelaku bisnis enggan membangun pabrik dan memperkerjakan tenaga kerja Aceh. Pemerintah Aceh harus mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik baik yang sedang dikerjakan maupun masih bersifat potensi yang ekonomis. Hal ini penting untuk membuat balance of energy menjadi positif dan pelaku ekonomi dapat memulai usahanya.

Identik dengan apa yang dilakukan Presiden Obama, daya saing Aceh harus menjadi sasaran utama demi menarik lebih banyak sumber daya untuk memastikan kemandirian ekonomi dan fiskal Aceh. Ketika kemandirian fiskal telah tercapai, penurunan drastis transfer dana otonomi khusus pada tahun 2022 dan berakhir total pada tahun 2027 akan digantikan dengan PAD dan juga ketahanan dan kemandirian ekonomi rakyat yang lagi tidak bergantung pada proyek-proyek pemerintah. 

http://atjehpost.com/read/2012/11/14/27702/77/3/Fiscal-Cliff-Antara-Amerika-Serikat-dan-Aceh