ADB Series - Infrastruktur : Kemiskinan dan Paradigma Pembangunan Berbasis Hak

Aceh Development Board, Edisi Oktober 2009

Kemiskinan merupakan permasalahan yang nyata di Provinsi Aceh. Sesungguhnya fenomena ini adalah sebuah ironi karena secara pengeluaran pemerintah per kapita Aceh merupakan salah satu yang tertinggi di tingkat nasional. Walaupun demikian berbagai kegiatan dan program sebenarnya telah dilaksanakan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ini dan sudah mulai menampakkan hasil pengurangan tingkat kemiskinan di provinsi paling barat ini.

Apabila  kita melihat struktur ekonomi Aceh non-migas, sektor pertanian menempati urutan pertama sebagai kontributor produk regional bruto provinsi. Kemudian juga dari sisi tenaga hampir setengah dari angkatan kerja di Aceh bekerja pada sektor ini sehingga adalah  sangat relevan apabila sektor pertanian menjadi pilihan pertama yang harus dintervensi jika kemiskinan akan diatasi di Aceh.

Sebagaimana di negara dan provinsi lainnya, kemiskinan di Aceh merupakan fenonema perdesaan yang berarti kantung-kantung kemiskinan berada di pedesaan. Salah satu fitur dari kawasan perdesaan yaitu minimnya infrastruktur yang melayani penduduk setempat. Infrastruktur tersebut berupa jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi, telekomunikasi dan kelistrikan. Pengalaman sukses China dalam meningkatkan kinerja usaha kecil menengah di pedesaan adalah penyediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan kelistrikan di pedesaan sesuai dengan standar pelayanan minimal. UKM di China pada tahun 1994 telah mempekerjakan lebih dari 100 juta penduduk atau setara dengan 18 % dari total angkatan kerja China. 

Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report) tahun 1994 dengan judul Infrastructure for Development mengatakan bahwa hubungan antara kapasitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Artinya setiap satu persen peningkatan investasi infrastruktur akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1 persen pula. Laporan ini konsisten dengan premise Rostow yang mengatakan jika infrastruktur merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.  Secara konklusif dapat dikatakan bahwa peran infrastruktur sangat instrumental bagi pertumbuhan ekonomi dan tentunya juga pengurangan kemiskinan.

Studi tentang Aceh Growth Diagnostic (2009) menyebutkan bahwa untuk merevitalisi sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani.hendaknya lebih diprioritaskan pada penyediaan pelayanan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang memudahkan akses ke lahan pertanian dan juga ke pasar. Pembukaan akses ini juga akan memperkuat urban-rural linkage yang bukan hanya bermanfaat bagi perekonomian pedesaan namun juga akan memudahkan distribusi manfaat sosial lainnya. Kemudian irigasi juga menjadi sebab dari naik turunnya produktivitas petani karena itu keadaan irigasi yang prima harus dipertahan dan ditingkatkan. Selain itu pasokan listrik yang cukup dan kontinu akan mendukung tumbuhnya sektor sekunder di sektor ini dengan hidupnya proses pengolahan hasil-hasil pertanian yang bisa memberikan nilai tambah produk pertanian. Akses telekomunikasi juga memainkan peran yang penting dalam peningkatan produktifitas petani atau nelayan. Sebuah contoh, nelayan India  menggunakan handphone untuk mendapatkan informasi pasar dan menentukan dimana mereka akan mendaratkan hasil tangkapan ikan mereka agar terjual dengan harga yang lebih tinggi (”To do with the price of fish” - The Economist, 10 May 2007). Karenanya pembangunan infrastruktur akan lebih efektif dalam peningkatan produktifitas petani dan pengurangan kemiskinan pedesaan ketimbang melakukan subsidi pupuk dan pestisida yang rawan akan penyalahgunaan sehingga bisa mengganggu pasar dan juga lingkungan. Tentunya hal ini berlaku apabila petani/nelayan sudah terintegrasi dengan sistem pasar yang efisien dan sehat.  

Sebuah mainstream pendekatan yang baru dalam pembangunan adalah apa yang disebut dengan right based approach atau pendekatan pembangunan berbasis hak. Pendekatan ini menyatakan bahwa setiap rakyat berhak menikmati standar pelayanan minimal yang sama walaupun berada pada kondisi geografis, status sosial serta tingkat ekonomi berbeda. Sebuah laporan pembangunan dunia tahun 2009 yang bertajuk ”Reshaping Economic Geography”  mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata, artinya pertumbuhan ekonomi cenderung berpusat pada titik-titik geografis tertentu. Kawasan pesisir akan lebih mungkin cepat tumbuh dibanding kawasan pedalaman (hinterland). Hal ini dikarenakan kawasan pesisir lebih memudahkan terjadi proses pertambahan nilai seperti industri dan perdagangan. Jeffrey D Sach dalam bukunya, The End of Poverty - hal 57 (2005), juga mendiagnosa bahwa posisi geografis dapat menjadi penentu kemiskinan. Beberapa negara termiskin merupakan negara yang terkunci secara spasial (landlocked); berada di kawasan pegunungan, dan/atau tidak mempunyai akses transportasi seperti sungai dan laut. Hal ini menjadi kontekstual dengan kasus Aceh dengan membandingkan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Gayo Lues terhadap angka indeks pembangunan manusia yang berada pada range paling atas (76,74) dan paling bawah (67,17) di tingkat Provinsi Aceh (BPS, 2008). Sebagaimana dimaklumi dimana kabupaten Gayo Lues mempunyai tipe kawasan landlocked.  Namun Laporan dan  Sach tetap berpendapat pembangunan masih bisa inklusif. Diantara  resep yang diberikan   adalah infrastruktur yang menghubungkan antara kedua daerah/entitas geografis yang berlainan misalnya pesisir dan pedalaman.

Untuk menyelesaikan permasalahan distribusi kemiskinan di Aceh yang mempunyai pola dimensi geografis perkotaan vs perdesaan atau pesisir vs pedalaman, maka sudah seharusnya Pemerintah Aceh mengambil perhatian lebih serius dalam pembangunan infrastruktur. Tentunya pembangunan infrastruktur ini harus memakai sebuah framework atau kerangka kerja pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan sehingga prioritas pembangunan dapat lebih jelas terpetakan. Hanya infrastruktur yang punya leverage atau daya ungkit produktifitas lebih baik yang menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasa dana pembangunan yang tersedia.

Terkait dengan adanya selisih  kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal dalam pembangunan infrastruktur, keterlibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan menjadi sesuatu yang realistis dan dibutuhkan. Subsektor kelistrikan dan telekomunikasi kiranya menjadi lahan yang bagus bagi swasta untuk berpartisipasi. Selain itu manajemen infrastruktur yang baik harus diterapkan secara prima mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan kemampuan infrastruktur dalam menyediakan pelayanan kepada rakyat dalam rangka penuntasan permasalah kemiskinan mereka.

Akhirnya, pembangunan infrastruktur di Aceh haruslah bersifat inklusif dan dilakukan dengan sebuah pemahaman bahwa setiap rakyat Aceh mempunyai hak yang sama untuk menjadi tidak miskin dan mendapatkan pelayanan infrastruktur  sebagaimana samanya hak politik yang ditunjukkan dengan nilai suara (vote) yang sama antara seorang yang tinggal di kawasan elit di Kota Banda Aceh dan seorang warga lainnya di Desa Ramung Musara Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dalam pemilihan gubernur dan presiden. Wallahua’lam bisshawab.  

ADB Series - Perspektif Sosial dalam Isu Kerusakan Lingkungan

Aceh Development Board. Edisi Juli 2009

Kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan merupakan sebuah isu panas dalam pembangunan. Berbagai disrupsi dalam usaha penyejahteraan masyarakat bersumber pada menurunnya kualitas lingkungan dalam menyediakan jasanya terhadap manusia. Karena itu isu lingkungan ini sudah menjadi prioritas penanganan agar pembangunan berlangsung secara efektif.

Pengarus-utamaan (mainstreaming) isu lingkungan dalam pembangunan dimulai oleh apa yang disebut Komisi Bruntland (1983). Komisi ini memperkenalkan sebuah istilah pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang menjadi salah satu konsep yang paling banyak disebut oleh praktisi pembangunan sejak saat itu. Konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah  pembangunan masa sekarang seharusnya tidak menyebabkan hilang/rusaknya sumber daya   yang diperlukan oleh generasi masa datang. Dari konsep ini lahir sebuah adagium bahwa dunia ini bukanlah warisan nenek moyang melainkan titipan untuk anak cucu.

Sejalan dengan hal diatas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadvokasi pembangunan berkelanjutan dengan melahirkan agenda 21 melalui sebuah konferensi bumi (UNCED – United Nation Conference on Environment and Earth)  di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 14 Juni 1992. Kemudian satu dekade setelahnya, Konferensi Bumi kedua dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan, 27 Agustus 2002. Konferensi Bumi kedua ini atau lebih dikenal dengan World Summit on Sustainable Development (WSSD) mempertegas komitmen PBB untuk melaksanakan agenda 21 maupun mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) dimana salah satu tujuan adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup (tujuan ke-tujuh). Tak ingin ketinggalan, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Irwandy Yusuf telah mengadopsi sebuah visi baru, green vision, dimana konsep pembangunan berkelanjutan menjadi isu sentral dari visi pemerintah pasca MOU Helsinki dan perdamaian. 

Namun demikian, kerusakan lingkungan masih terus berlangsung. Benua es kutub utara dan selatan mengalami penyusutan yang ditandai dengan mencairnya dinding/tebing es akibat peningkatan suhu global. Di Indonesia, laju penurunan luas hutan akibat penebangan mencapai 2 juta ha per tahun atau sekitar 1 lapangan bola per detik. Di Aceh, beberapa fenonema alam juga telah menunjukkan keparahan kerusakan lingkungan. Sebut saja, banjir bandang di Aceh Tamiang pada akhir 2006, banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir merata hingga kasus ie mirah (eutrofikasi) yang pernah terjadi di pesisir Lhokseumawe di tahun 2007. 

Aspek Sosial dari Kerusakan Lingkungan.

Terhadap kerusakan di dunia, Al Quran menyebutkan bahwa “ Telah nyata kerusakan di darat maupun di laut akibat tangan-tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada manusia akibat dari perbuatan dengan tujuan agar manusia dapat kembali ke jalan yang benar”. Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari proses sosial atau kegiatan manusia dalam perjalanan hidupnya. Seorang ahli lingkungan Perancis Jacques Weber membenarkan kontribusi proses sosial yang signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan. Weber membuat premise” La gestion environnementale n'est pas une question de rapport des hommes avec la nature mais une question de rapport entre les hommes à propos de la nature”, yang mempunyai arti bahwa sebenarnya mengelola lingkungan lebih pada bagaimana mengelola hubungan antar manusia (proses sosial) dalam memandang atau memanfaatkan lingkungan.

Sebut saja permasalahan lingkungan yang sangat aktual, pembangunan infrastruktur atau jalan di kawasan hutan. Para aktivis lingkungan merupakan pihak yang menentang pembangunan tersebut karena khawatir terhadap ekses dari keberadaan  jalan akan memudahkan terjadinya pembalakan liar (illegal logging). Sedangkan pihak yang mendukung beralasan bahwa pembangunan jalan akan membuka isolasi daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Jika kita tilik lebih dalam, permasalahan tidak terletak pada hutan ataupun jalan sebagai bagian dari entitas lingkungan. Permasalahan yang timbul adalah dikarenakan perilaku sosial (masyarakat) dalam memanfaat potensi ekonomi hutan dan lemahnya institusi sosial (peraturan dan penegakannya) dalam mengatur hubungan antar berbagai pihak yang terkait dengan hutan dan jalan seperti penebang hutan, petani, masyarakat daerah pedalaman, aparat penegak hukum dan lain sebagainya.

Perspektif Sosial terhadap Pencegahan Kerusakan Lingkungan.

Berdasarkan pemahaman bahwa akar permasalahan lingkungan adalah permasalahan sosial, sudah selayaknya tindakan pencegahan dan rehabilitasi direncanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Apabila dilihat dari modal dasar, Provinsi Aceh mempunyai kekuatan sosial atau social capital dalam menangani masalah ini. Secara turun temurun, rakyat Aceh telah melakoni kehidupan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam secara harmonis dan berkelanjutan melalui tatanan sosial  seperti keujruen blang, adat uteun,  adat seuneubok, hukom adat laot dan lain sebagainya. Institusi-institusi sosial semacam ini perlu direvitalisasi guna pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Namun konflik yang berkepanjangan telah memberi kontribusi akan hancurnya ikatan sosial (social bonding). Kemudian diperparah dengan globalisasi yang ditandai dengan terbukanya informasi terhadap potensi ekonomi komoditas tertentu sehingga terjadi eksploitasi secara serampangan tanpa ada pencegahan secara sosial (social control). Tercapainya perdamaian di Aceh memberikan peluang untuk menata kembali konstelasi sosial masyarakat Aceh dengan merevitalisasi atau menghidupkan kembali tatanan sosial sebagaimana disebut diatas.

Untuk itu, pendekatan di sisi penawaran dan permintaan harus dilakukan secara paralel. Di sisi permintaan (demand side approach), program pendidikan dan sosialiasai merupakan strategi yang dianggap jitu guna menumbuhkan kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan yang dapat memberikan jasanya untuk kemashlahatan masyarakat. Kemudian di sisi penawaran (supply side approach), pemerintah harus memberikan insentif bagi masyarakat. Ini sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi, people respond to incentives” (bahwa manusia melakukan sesuatu karena ada imbalan). Anggaran reguler dan dana BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong) perlu dialokasikan untuk revitalisasi institusi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan komitmen global seperti mekanisme carbon trade dan clean development mechanism  (CDM) serta corporate social responsibility (CSR) bagi kesejahteraan masyarakat yang menjadikan sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Pemerintah seharusnya mengadvokasi masyarakat guna mendapatkan insentif dari mekanisme tersebut sehingga kompensasi yang didapat digunakan untuk kemakmuran tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada lingkungan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Untuk kerusakan lingkungan skala besar yang dilaksanakan secara lebih terorganisir, pengelolaan harus menggunakan institusi sosial yang lebih rumit seperti UU atau Qanun serta penegakan hukum yang tegas. Selain mengatur perilaku pemanfaatan lingkungan, institusi sosial ini  juga harus menjamin ruang bagi masyarkat untuk ikut mengawasi atau mensomasi pelaku kerusakan.

Apabila institusi sosial , di tingkat komunitas dan negara seperti kearifan lokal , reusam, qanun dan peraturan perundangan-undangan lainnya, bisa berjalan dengan efektif. Pembangunan berkelanjutan akan menjadi sebuah kenyataan dan Visi Hijau Pemerintah Aceh bisa membumi di Bumoe Seuramoe Meukah. Insya Allah.  

    

ADB Series - Kemana Pembangunan Infrastruktur Aceh Melangkah?

Aceh Development Board,  Edisi Mei 2009

Kerap terjadi  perdebatan tentang prioritas mana yang harus didahulukan antara pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Polemik ini mirip seperti analogi telur ayam dan induk ayam dimana pertanyaannya adalah apa yang duluan diciptakan, telur atau induk ayam.  Namun apabila kita merujuk pada sebuah definisi infrastruktur yang dikemukakan Grigg (dalam Kodoatie, 2005) bahwa sistem infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan dan instalasi yang dibutuhkan dan dibangun untuk berfungsinya sistem ekonomi dan sosial. Juga, Rostow dalam bukunya “Stages of Economic Growth” menyatakan bahwa infrastruktur merupakan prasyarat (condition) bagi pembangunan ekonomi. Maka berdasarkan definisi tersebut diatas, tentunya pembangunan infrastruktur menjadi terlebih dahulu diprioritaskan.

Bagaimana Aceh dapat menjadi syurga investasi apabila ketersediaan listrik tidak bisa terjamin atau bagaimana bisa meningkatkan produktifitas petani yang notabene-nya merupakan proporsi terbesar penduduk Aceh jika kepastian akan supplai air melalui irigasi tidak tersedia atau bagaimana menciptakan generasi Aceh yang sehat, cerdas dan islami kalau penduduk Aceh masih mengkomsumsi  air yang bersumber dari sumber yang tidak aman, tidak mendapat akses kepada fasilitas sanitasi yang layak,  masih berada didalam keremangan ketika melakukan aktifvitas pembinaan dan pembelajaran di malam hari akibat tidak tersedianya listrik. Karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur apalagi tsunami dan konflik telah banyak melumpuhkan infrastruktur dasar di provinsi ini.

Secara ilustratif, keterkaitan antara sistem lingkungan, infrastruktur, ekonomi dan sosial dapat dilihat pada gambar 1 dibawah. Gambar 1 menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan pendukung bagi sistem infrastruktur yang mana pada gilirannya akan menjadi landasan dimana sistem ekonomi dan sosial berdiri.

Gambar 1.  Keterkaitan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kondisi Infrastruktur di Aceh

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, air bersih dan sanitasi, energi, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodratie, 2005).

Secara umum kondisi infrastruktur transportasi di Provinsi Aceh, terutama jalan raya, adalah relatif memuaskan.  Jalan raya lintas timur, dari Banda Aceh hingga Seumadan di perbatasan Aceh-Sumut, pada umumnya berkondisi baik. Sedangkan lintas barat, terutama di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat, masih berada dalam tahap penyelesaian dimana lintas ini , Banda Aceh-Calang, merupakan lintas termasuk jalan yang dibangun oleh USAID. Diharapkan selesainya jalan ini akan memberian bangkitan ekonomi yang signifikan bagi warga Aceh yang mendiami wilayah pesisir barat. Adapun pada lintas tengah harus mendapatkan perhatian lebih dikarenakan pola pergerakan kendaraan yang semakin tinggi di lintasan ini sementara kondisi geometrik yang berat serta banyak kondisi jalan yang rusak. Apabila kita melihat kondisi jalan raya berdasarkan kewenangan pusat dan provinsi, maka dapat dikatakan bahwa jalan nasional mempunyai kondisi yang lebih baik dibanding jalan provinsi. Panjang jalan nasional yang berkondisi baik adalah 1.251 km (70,17 %) sedangkan jalan provinsi yang berkondisi baik hanya 511 km atau 30,03 % dari total panjang 1.701, 82 km lihat tabel 1). 

Selain jalan raya, pemerintah pusat juga telah membangun jalur kereta api yang merupakan program nasional, Sumatra Railways, yang akan mengembangkan angkutan kereta api dari Aceh hingga Lampung. Sampai saat ini, baru terbangun rel kereta api sepanjang kurang lebih 20 km dari Krueng Mane – Cunda Lhokseumawe.

Tabel 1.  Kondisi Ruas Jalan Nasional dan Provinsi tahun 2008

(Sumber :Dinas BMCK Provinsi Aceh).

Provinsi Aceh memiliki 10 pelabuhan laut/samudra dan beberapa pelabuhan rakyat. Namun aktivitas kepelabuhan masih didominasi oleh kegiatan bongkar. Ini artinya aktvitas perdagangan di provinsi ini masih belum menggunakan pelabuhan-pelabuhan di Aceh sebagai oulet. Sementara, pelabuhan udara (bandara) berjumlah 11 dimana kegiatan penerbangan masih didominasi oleh kegiatan perintis/subsidi.

Untuk sektor kelistrikan, kebutuhan listrik baru dapat dipenuhi sekitar 60 % dari kebutuhan rumah tangga dan industri skala kecil dimana beban puncak sejarang mencapai 225 MW. Rasio elektrifikasi  rumah tangga di provinsi ini mencapai 78%. Apabila kita lihat dari sumber listrik, kebutuhan listrik Aceh dipasok dari transmisi sumbagut sebesar 70 %, dari pembangkit isolated sebesar 26,62 % dan sumber-sumber lain sebesar 3,38 %. Diperkirakan kedepan kebutuhan listrik akan terus meningkat apalagi jika nanggroe ini diarahkan ke daerah industri.  Disamping itu, akses fasilitas  teknologi informasi dan komunikasi juga masih belum maksimal. Baru 35 % penduduk Aceh menikmati akses telepon bergerak (mobile phone) dan kurang dari 3% rumah tangga di Aceh mengakses internet (TRIP Report, 2009) 

Cakupan layanan air minum dan sanitasi juga masih dirasa kurang. Proporsi penduduk Aceh yang mendapat akses air bersih dari sumber air yang baik baru sekitar 63,63 % dimana sistem perpipaan hanya melayani 11 % dari penduduk Aceh (TRIAMS Report, 2008). Adapun akses rumah tangga kepada fasilitas sanitasi dasar juga baru 60,96 %.  Permasalahan ini diperparah dengan pengelolaan dan infrastruktur air minum dan sanitasi serta perilaku masyarakat yang tidak memadai. Diantara seluruh PDAM yang ada di Provinsi Aceh, hanya PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang dapat membukukan keuntungan. Namun demikian cakupan layanan PDAM  ini hanya melayani 10 % dari penduduk Aceh Besar. Selanjutnya infrastruktur sanitasi seperti drainase, tempat pengolahan sampah dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) juga masih terbatas, jika pun ada kualitas pengelolaannya masih buruk.

Infrastruktur irigasi di Aceh juga menunjukkan hal yang belum menggembirakan. Secara keseluruhan kondisi irigasi yang baik di Provinsi Aceh adalah 46,67 % dimana kondisi irigasi yang merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten berkondisikan lebih buruk dibanding  kewenangan pusat (lihat tabel 2). Hal ini dari satu sisi dikarenakan anggaran operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh provinsi dan kabupaten lebih kecil sedikit atau tidak ada.  Infrastruktur pengairan lainnya juga belum maksimal mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya air. Indikasi dari kesimpulan ini adalah masih maraknya terjadi banjir, erosi/abrasi, longsor, sedimentasi dan lain-lain.

No.	Irigasi	Ha	Kondisi
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Kewenangan Pusat	120.921	70 %	20 %	10 %
2.	Kewenangan Provinsi	76.647	40 %	25 %	35 %
3.	Kewenangan Kabupaten/ Kota	186.603	30 %	20 %	50 %

Tabel 2. Kondisi Infrastruktur Irigasi di Provinsi Aceh (Sumber ; Dinas Pengairan Aceh, 2009)

Kondisi infrastruktur yang tidak handal sebenarnya bukan fenomena di Aceh saja tetapi juga ia menjadi permasalahan nasional. World Bank (2004) dalam sebuah laporan berjudul “ Indonesia : Averting an Infrastructure Crisis” menyebutkan bahwa Indonesia telah kehilangan daya tarik dan daya saing karena kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan menempati urutan bawah dalam hal pencapaian indikator infrastruktur. Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Aceh membutuhkan sebuah transformasi infrastruktur yang dapat membalikkan keadaan kondisi infrastruktur Aceh yang buruk menjadi bermutu. Untuk itu diperlukan sebuah arah yang jelas serta proses yang transparans dan akuntabel sehinga infrastruktur nantinya menjadi landasan kokoh bagi perwujudan visi ekonomi dan sosial Aceh.

Arah Pembangunan Infrastruktur Aceh

Untuk menentukan arah pembangunan infrastruktur Aceh, seyogyanya harus dimulai dengan pemahaman konteks daerah yang lebih umum selain konteks infrastruktur yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  Seperti dimaklumi bersama, tingkat kemiskinan rakyat Aceh masih tinggi, yaitu 23,5 % jauh dibawah rata-rata nasional, 15,4% (TRIP Report, 2009). Dari sisi mata pencaharian, 50 % penduduk Aceh menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian dimana sektor ini menjadi mata pencaharian utama di daerah perdesaan (86 %). Kemudian sebaran penduduk miskin menunjukkan kawasan perdesaan menjadi kantong kemiskinan yaitu 79,6 % penduduk miskin bermukim di rural areas. Ketersediaan sumber daya manusia juga masih terbatas di provinsi paling barat ini. Banyak permintaan pekerjaan yang mensyaratkan keahlian khusus tidak dapat dipenuhi oleh SDM Aceh sehingga terpaksa mendatangkan pekerja dari luar. Hal ini terjadi mulai era oil-gas booming setelah ditemukan ladang gas raksasa di Arun di medio akhir dekade 1970an hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi  Aceh pasca tsunami.

Selain konteks yang menjadi kelemahan serta tantangan bagi masyarakat Aceh, terdapat konteks yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Iklim perdamaian yang telah menaungi wilayah ini sehingga disrupsi ekonomi dan sosial akibat konflik selama 30 tahun lebih menjadi nihil. Kemudian posisi strategis provinsi ini juga memberikan kesempatan luar biasa untuk ikut terlibat dalam percaturan perdaganan dunia yang akan memberikan nilai tambah positif bagi kehidupan masyarakat Aceh.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat tepatlah arah transformasi infrastruktur di Aceh yang terdapat pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2007-2012 yaitu pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan infrakstruktur eksisting untuk mendukung proses pertambahan nilai (added value processes) dan investasi  dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh.  Untuk sektor perhubungan, prioritas seharusnya dilakukan untuk membangun jalan-jalan pengumpan (feeder roads) yang menghubungkan sentra-sentra produksi yang umumnya di kawasan perdesaan dan pasar/outlet sehingga terjadinya penambahan nilai produk yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan produsen /petani dan mengurangi tingkat kemiskinan. Prioritas pembangunan jalan pengumpan ini juga konsisten dengan kebutuhan karena sebagian besar dari jalan ini merupakan jalan provinsi dan kabupaten yang berkondisikan tidak baik (lihat tabel 1). 

Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota  tidak seharusnya memprioritaskan membangun atau meningkatkan jalan nasional. Selain karena jalan tersebut relatif mempunyai kondisi baik juga untuk jalan nasional  dapat didanai dari  APBN. Hal ini dimaksudkan supaya penggunaan APBA  menjadi efektif, efisien dan lebih banyak prioritas pembangunan dapat didanai.

Selanjutnya defisit listrik harus segera diselesaikan. Provinsi Aceh tidak bisa lagi tergantung semata pada pasokan listrik dari Provinsi Sumatra Utara karena Sistem Sumbagut sendiri mengalami defisit. Disamping itu, Aceh mempunyai beberapa potensi pembangkit listrik seperti PLTA, batu bara dan panas bumi (geothermal). Karena pembangunan pembangkit melibatkan pembiayaan yang sangat besar, Pemerintah Aceh harus proaktif menawarkan kesempatan investasi kelistrikan pada pihak swasta dengan tidak fokus pada manfaat langsung (direct benefit) berupa dana segar atau PAD tetapi lebih pada indirect benefit yaitu ketersediaan listrik bagi seluruh rakyat yang cukup, terjangkau dan berkelanjutan sehingga kegiatan ekonomi rakyat dan iklim investasi menjadi cerah di Aceh yang tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian untuk kawasan pemukiman yang jauh dari sistem transmisi listrik PLN (grid) terutama kawasan tengah Aceh, pembangkit tenaga listrik mikro hidro (PLTMH) atau tenaga surya (PLTS)  menjadi pilihan dikarenakan kawasan tersebut kaya akan sumber daya air.  

Untuk cakupan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) pemerintah harus bermain pada dua sisi produksi (supply side) dan permintaan (demand side). Dari sisi supply, pemerintah harus memastikan institusi-institusi penyedia air minum (PDAM) dan pengelola limbah dapat menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal seperti manajemen yang efisien, penertiban kebocoran air, sistem tarif yang akan menjamin keberlanjutan penyedian air minum dan sanitasi. Untuk kawasan yang tidak terjangkau oleh  institusi pengelola air minum dan sanitasi, pemerintah perlu mendukung dan menfasilitasi terbentuknya institusi pengelola berbasis masyarakat. Hal ini bernilai strategis karena disatu sisi dapat menghemat anggaran, disisi lain akan meningkatkan sense of ownership dari pengguna sehingga aspek keberlanjutan atau sustainability lebih terjamin. Dari sisi permintaan,pemerintah juga perlu menumbuhkan kebutuhan akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui sosialisai, kampanye dan training/pelatihan. Ketika masyarakat telah merasa butuh,maka pembangunan fasilitas air minum dan santasi menjadi lebih murah karena masyarakat sendiri secara sukarela kan membayar tarif air minum dan kebersihan lainnya, memilah sampah dan juga akan membangun fasilitas sanitasi seperti MCK  hingga drainase. Untuk pengolahan sampah, praktek open dumping (buang dan tumpuk) seharusnya dihindari menuju fasilitas pengolahan sampah yang dapat memanfaatkan sampah menjadi barang ekonomi seperti tempat pengolahan akhir (TPA) yang dilengkapi fasilitas daur ulang, pembuatan kompos hingga energy harvesting (pembangkit listrik).

Terkait dengan kondisi infrastruktur irigasi provinsi dan kabupaten yang relatif tidak berfungsi baik akibat ketersediaan dana operasi dan pemeliharaan yang minim, pemerintah perlu menggerakkan sumber daya masyarakat pengguna air/irigasi dalam pengelolaan infrastruktur irigasi melalui kegiatan pemberdayaan petani pengguna air sehingga layanan air untuk pertanian bisa dilaksanakan secara kontinyu. Seterusnya, pembangunan dam/irigasi baru perlu juga dilakukan. Selain sebagai sumber air irigasi, dam ini dapat juga dipergunakan untuk sumber air baku, pengendalian banjir hingga pariwisata.

Akhirnya selain ketersediaan (availability) infrastruktur, aspek kualitas (quality) dan keberlanjutan (sustainability) juga perlu diperhatikan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur haruslah dimulai dengan perencanaan yang matang, proses procurement yang transparan dan professional, monitoring yang intens dan adanya aturan yang tegas dalam pengoperasian dan pemeliharaan.  Hal ini dimaksudkan hak rakyat Aceh akan pelayanan dasar terpenuhi dalam jangka waktu yang lama dan membantu mereka menapaki tangga kesejahteraan.  

Pengelolaan Terpadu Kawasan Pesisir Aceh (Pasca Tsunami)

Pesisir kembali menjadi perhatian dunia. Gempa 17 Juli 2006 di Samudera Hindia lepas pantai selatan Jawa yang kemudian diikuti tsunami merusak kawasan pesisir selatan Jawa. Sebelumnya, Tsunami tanggal 26 Desember 2004 juga meluluhlantakkan pesisir sejumlah negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Pesisir Aceh merupakan kawasan paling parah kerusakannya karena posisinya yang sangat dekat dengan pusat gempa. 

Pesisir merupakan sebuah kawasan yang khas dan sangat penting artinya. Kawasan ini secara natural merupakan daerah transisi, pertemuan antara daratan dan lautan karena itu sangat logis apabila kawasan ini rawan dari bencana-bencana yang berasal dari lautan.Kawasan pesisir juga sering menjadi tempat dimana konsentrasi ekonomi dan demografi bertemu. Badan dunia memperkirakan hampir separuh dari penduduk dunia tinggal di daerah pesisir yang hanya 22% dari luas total daratan dunia. Jumlah ini akan berlipat dua kali pada tahun 2050. Pusat ekonomi dunia banyak terdapat di kawasan ini. Tokyo, Hongkong, Singapura, London dan New York berada di daerah pesisir. Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam juga terletak di kawasan pesisir. Alasannya sederhana, kawasan ini memudahkan terjadinya pedagangan antar daerah, pulau dan kontinen.

Selain tekanan demografi dan ekonomi, kawasan ini juga sangat rawan akan bencana. Selain tsunami, badai tropis yang disertai limpasan ombak besar juga menjadi hantu menakutkan bagi populasi yang mendiami kawasan pantai. Tragedi badai di Bangladesh pada tahun1991 yang menelan korban hingga 145.000 jiwa atau badai Katrina di pesisir Louisiana, Amerika Serikat adalah sedikit contoh dari betapa rapuh (fragile)  kawasan ini.

Kompleksitas kawasan pesisir tentunya membutuhkan sebuah pengelolaan yang terpadu. Pengelolaan yang menata berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan tepi laut ini.  Isu pembangunan kawasan pesisir secara terpadu mulai mendapat perhatian dunia setelah sebuah konferensi PBB di bidang Pembangunan dan Lingkungan (United Nation Conference on Environment and Development-UNCED) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil menghasilkan sebuah agenda 21 dimana isu perlindungan laut dan pantai tertera dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 17. Manajemen Kawasan Pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management, begitulah disebut sebuah konsep pembangunan  berkelanjutan di kawasan pesisir pantai.

Konsep Dasar
Sebagaimana halnya pengelolaan lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir melibatkan dua entitas, yaitu entitas alam dan manusia. Alam atau lingkungan pesisir memberikan jasanya untuk manusia yang mendiami lingkungan pesisir dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau direnungi, diantara kedua entitas tersebut, hanya kegiatan manusia merupakanvariable, artinya kegiatan atau program pembangunan dapat diubah atau disesuaikan. Sedangkan lingkungan mempunyai sebuah logika/aturan tersendiri (sunnatullah) dalam siklus hidupnya. Karena itu, untuk mencapai harmonisasi lingkungan dan pembangunan diperlukan adanya pemahaman yang benar tentang lingkungan pesisir sehingga aktivitas pembangunan tidak sampai mengurangi apalagi merusak kapasitas lingkungan dalam memberikan jasanya kepada manusia.

Mungkin menjadi pertanyaan, sampai batas mana sebuah daerah dapat dikatakan sebuah kawasan pesisir? Tidak ada batasan yang baku tentang kawasan pesisir, namun dapat dijelaskan dengan sebuah kriteria bahwa kawasan pesisir meliputi kawasan darat yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut (gelombang, pasang surut) dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami dan aktivitas manusia di daratan (sedimentasi, pencemaran). Di Aceh, kawasan pesisir menjadi lebih mudah untuk didefinisikan. Daratan yang digenangi air laut pada saat tsunami merupakan kawasan pesisir. Jangkauan pasang surut pasca tsunami yang merambah lebih dalam ke daratan juga dapat menjadi kriteria penentuan batas fisik daerah pesisir. Namun, dalam perencanaannya, batasan spasial ini menjadi elastis. Pembangunan bendungan di hulu sebuah sungai untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau penebangan hutan dapat menjadi isu pembangunan kawasan pesisir apabila bendungan dan penebangan tersebut mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suplai sedimen ke perairan pesisir yang berakibat pada instabilitas fisik garis pantai, berkurangnya pasokan senyawa kimia yang dibutuhkan phytoplankton dan matinya terumbu karang akibat kekeruhan perairan di sekitar terumbu karang.  

Idealnya, dalam sebuah proses pengolalaan kawasan pesisir  yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur ,yaitu ilmuwan , pemerintah dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir hanya dapat dipahami oleh ilmuwan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan msyarakat pesisir sebagai pelaku dengan tujuan meningkatkan keadaan sosial ekonomi kawasan.

Nilai Ekologi dan Ekonomi Pesisir

 Pesisir merupakan ruang yang mempunyai nilai ekologis dan ekonomi yang sangat tinggi. Berbagai kegiatan ekonomi berada di ruang yang sempit ini. Perikanan tangkap dan budidaya, pelabuhan, industri, pariwisata bahkan pemerintahan kerap ditemui di daerah pesisir ini.  Disamping itu, fitur lingkungan khas pesisir yang mendukung kegiatan ekonomi pesisir meliputi estuari, laguna, pantai pasir, terumbu karang (coral reef), padang lamun (sea grass), hutan bakau (mangrove) dan hutan pantai lainnya. Terkadang masing-masing kegiatan tersebut bisa saling mempengaruhi. Degradasi lingkungan pesisir akibat industri dapat menurunkan produktivitas perikanan. Konversi mangrove atau hutan bakau menjadi kawasan industri atau pertambakan dapat mengurangi fungsi pesisir sebagai tempat pemijahan (spawning) dan pembesaran (nursery) ikan sehingga mempengaruhi ketersediaan ikan di lautan.  Pentingnya fungsi bakau bagi fish stock terungkap dalam laporan Rodney V. Salm yang mengungkapkan bahwa pada 1975 setidaknya 555.000 ton ikan atau senilai US 194 juta  tergantung langsung dengan keberadaan hutan mangrove di Indonesia. Mangrove atau bak bangka juga berfungsi sebagai peredam alami dari gempuran gelombang pasang karena struktur akarnya yang saling mengikat. Ditambah lagi, kemampuan mangrove sebagai purifier yang dapat mendegradasi polutan seperti logam berat dan zat beracun yang semakin menambah pentingnya nilai salah satu tipe lahan basah ini.

Terumbu karang, seperti halnya hutan bakau, adalah pemecah gelombang alami yang meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. Nilai ekologis dan ekonomi terumbu karang ini sangat besar. Constanza dkk (1997) memperkirakan nilai ekonomis terumbu karang adalah US$ 600.000 per km², menempati peringkat kedua setelah mangrove US$ 900.000. Ikan karang yang mendiami kawasan terumbu mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kerapu, Napoleon dan berbagai ikan hias merupakan sumber penghidupan nelayan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab seperti peledakan dan penggunaan trawl secara serampangan harus dijauhi karena dapat merusak habitat ikan mahal tersebut yang pada gilirannya akan menghilangkan kemampuan terumbu karang untuk memberikan jasanya pada nelayan. Selain sumber daya perikanan, terumbu karang mempunyai nilai ekonomi karena keindahan yang ditawarkannya sehingga dapat membangkitkan sektor pariwisata di sekitar ekosistem ini. Terumbu karang juga merupakan laboratorium farmakologi alam. Menurut Ruggieri, sea fans dan anemones -jenis karang yang hidup dalam ekosistem ini- mempunyai senyawa bioaktif yang dapat digunakan untuk bahan dasar obat anti bakteri, anti leukemia, anti kanker dan anti koalgulasi (pembekuan darah). Selain mangrove dan terumbu karang, ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun atau pasir putih juga mempunyai nilai ekologis dan ekonomi tinggi seperti habitat bagi mamalia laut langka, dugong atau ikan duyung, reproduksi penyu dan pariwisata pantai.

Pengelolaan Kawasan Pesisir di Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam konteks Aceh, Pengelolaan kawasan pesisir setidaknya harus mempunyai tiga fungsi yaitu mitigasi bencana, pengembangan ekonomi kawasan dan perlindungan ekosistem. Keterpaduan dari tiga fungsi ini diharapkan berujung pada sebuah pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Fungsi mitigasi bencana dalam pengelolaan kawasan pesisir Aceh tidak lepas karena kondisi  geologis provinsi ini. Aceh berada di sekitar zona subduksi atau pertemuan lempeng besar dunia  yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumbukan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan kecepatan rata-rata 52 mm pertahun menyebabkan rangkaian gempa yang tidak pernah berhenti. Gempa yang kekuatannya di atas 6,5 skala Richter (SR) dan terjadi di laut bisa berpotensi menghasilkan kembali tsunami di pesisir Aceh. Kenaikan muka air laut akibat pasang ataupun pemanasan global juga menjadi ancaman karena beberapa daerah di Aceh sangat landai contohnya Banda Aceh.

Mitigasi bencana dalam pengelolaan kawasan pesisir dapat dilakukan dengan beberapa cara. Spatial planning atau tata ruang adalah kebijakan paling mendasar dalam pengelolaan pesisir. Ruang pesisir yang sangat sempit ini harus menampung sedemikian banyak dan kompleksnya kegiatan sosial ekonomi. Tata ruang pesisir yang baik juga dapat memperkecil resiko kerusakan dari bencana yang berasal dari laut seperti tsunami dan badai tropis. Karakteristik pesisir Aceh yang rawan gempa dan tsunami sudah seharusnya dielaborasi dalam kebijakan tata ruang pesisir  dengan memberikan ruang khusus untuk penyangga (buffer zone). Kebijakan coastal setback ini bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari limpasan langsung gelombang besar maupun angin badai. Kawasan penyangga ini bisa diperuntukkan sebagai kawasan mangrove, hutan produksi atau hutan pantai lainnya sehingga akan mempunyai nilai ekologi dan ekonomi yang penting bagi kesehatan ekosistem pesisir dan berbagai mata pencaharian masyarakat.   

Konsep tata ruang yang terdapat di dalam blue print  rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sudah memasukkan konsep coastal setback. Tata ruang tersebut sebenarnya adalah tata ruang ideal dan seharusnya dilaksanakan di kawasan pesisir Aceh. Namun tentunya tidak semua yang ideal itu bisa diterapkan. Penetapan buffer zone mempunyai konsekuensi bahwa ruang tersebut harus bebas dari kegiatan konstruksi. Padahal banyak daerah yang akan dijadikan ruang penyangga merupakan kawasan pemukiman sebelum tsunami. Selain itu, keinginan sebagian korban untuk kembali ke rumahnya seperti sediakala. Pemerintah juga kesulitan untuk merelokasi penghuni pesisir korban tsunami ke tempat yang lebih aman karena alasan ketersediaan lahan dan dana.  Kondisi ini memunculkan ide penataan desa yang menempatkan mitigasi tsunami sebagai pertimbangan. Village planning atau perencanaan desa menghasilkan sebuah tata desa sedemikian rupa sehingga apabila terjadi tsunami warga desa dapat menyelamatkan dirinya melalui jalan-jalan (escape route) yang mempermudah mencapai sebuah tempat yang aman (escape hill). Perencanaan desa ini mensyaratkan partisipasi aktif dari warga setempat. Terkadang warga harus mengorbankan sebagian tanahnya untuk membuat fasilitas umum seperti jalan dan drainase. Perencanaan desa yang menata sistem drainase, air bersih, penghijauan dan pengolahan sampah/limbah guna peningkatan kualitas hidup dan lingkungan desa mempunyai efek positif bagi kesehatan lingkungan pesisir karena pemukiman –sebagai salah satu sumber pencemaran perairan pesisir- akan lebih sedikit memberikan stress berupa polusi ke perairan pesisir.

Kiranya ke depan perlu dibuat sebuah peraturan daerah tentang tata ruang pesisir yang memasukkan prinsip coastal setback dalam pembangunan baru di wilayah pesisir. Sebagai contoh, Perancis mempunyai sebuah undang-undang pesisir -la loi littoral- yang melarang pembangunan  dalam jarak 100 m dari bibir pantai kecuali bagi bangunan yang sudah ada sebelumnya atau untuk keperluan ilmu pengetahuan, industri pelabuhan dan militer . Pelarangan ini terkait dengan usaha reduksi tekanan terhadap lingkungan pesisir dari kegiatan manusia dan juga melindungi kegiatan manusia dari limpasan gelombang (storm surge) pada saat terjadi badai (tempête). Coastal setback atau penyangga juga diterapkan di beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Kepulauan Karibia. Disamping itu, penetapan beberapa kawasan konservasi pantai dan laut (Marine and Coastal Protected Areas) juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pesisir untuk perlindungan pantai dan mendukung kerberlanjutan perikanan.

Selain kebijakan tata ruang, kesiapan warga dan informasi yang diterima warga pesisir tentang bencana tsunami memainkan peran paling besar dalam mereduksi korban jiwa. Karena itu, sistem pendeteksian dini (early warning system) yang telah di set-up di Banda Aceh perlu dikembangkan lagi, misalnya peringatan tersebut dapat langsung diterima dari setiap telepon genggam (HP) warga dengan waktu cepat sehingga warga masih mempunyai waktu  sebelum tsunami mencapai pantai. 

Pengembangan ekonomi di kawasan pesisir tidak dapat dilepaskan dari pemulihan lingkungan. Sejak dulu lingkungan pesisir telah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat seperti nelayan dan petambak. Lingkungan pesisir Aceh yang rusak akibat tsunami harus dipulihkan. Selain kegiatan restorasi dan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, kegiatan-kegiatan yang memberikan tekanan (stress) bagi kedua ekosistem tersebut harus dihentikan sehingga laju pemulihannya lebih cepat. Pembangunan infrastruktur yang menghambat suplai air tawar ke kawasan penanaman kembali mangrove atau penebangan hutan yang meningkatkan sedimentasi di perairan pesisir harus dihentikan.

Perlu dicamkan bahwa pemulihan lingkungan atau terciptanya lingkungan pesisir yang sehat bukanlah tujuan akhir dari sebuah pengelolaan kawasan pesisir. Lingkungan merupakan sarana menuju tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat pesisir. Seringkali kemiskinan dan ketidaktahuan menjadi penyebab utama dari degradasi lingkungan. Diseminasi pengetahuan tentang nilai lingkungan dan dukungan finansial, manajemen serta pemasaran berbentuk koperasi usaha masyarakat yang bergerak di bidang penangkapan ikan karang hidup bernilai ekonomi tinggi atau peternakan lebah madu dan budidaya kepiting bakau tampaknya lebih menarik bagi masyarakat pesisir ketimbang meledakkan terumbu karang di Pulau Banyak dan menebang hutan bakau di Aceh Tamiang.  

Pengembangan ekonomi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan pesisir akan menyebabkan rapuhnya keberlanjutan kesejahteraan (sustainable livelihood) masyarakat pesisir. Pemberian bantuan boat nelayan yang berlebihan dapat membahayakan keberlangsungan profesi nelayan itu sendiri. Daya dukung mangrove di Aceh mencapai titik nadir akan menurunkan ketersediaan ikan di perairan pantai, terutama ketersediaan ikan yang bergantung langsung dengan mangrove. Untuk menghindari hal yang tersebut, perlu adanya pengurangan tekanan yang bersifat eksploitatif. Misalnya pembangunan armada boat kecil dikurangi dan lebih berfokus pada pembangunan boat besar untuk menangkap ikan migrasi besar di laut lepas yang tidak terlalu tergantung terhadap ekosistem mangrove, tuna misalnya. Di sisi angkatan kerja, konversi pekerjaan juga dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan tersebut. Industri perikanan dapat menampung tenaga kerja yang dulunya berprofesi sebagai nelayan sehingga tekanan terhadap ketersediaan ikan berkurang. Industri perikanan juga memberikan nilai tambah pada produk perikanan dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Saat ini, pembangunan kawasan pesisir di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu kegiatan utama rehabilitasi dan rekonstruksi. Berbagai aktor turut serta dalam proses ini. Dalam pengelolaan pembangunan ini, mutlak diperlukan komunikasi intensif antara stakeholder pesisir Aceh. Pelibatan masyarakat dan ilmuwan sangat penting guna mewujudkan pembangunan pesisir berkelanjutan, berbasis pada daya dukung lingkungan. Pemda, BRR dan NGO sebagai aktor utama pembangunan kembali pesisir harus mempunyai koordinasi padu sehingga tercipta visi yang sama tentang kemana  arah pembangunan pesisir Aceh. Ketika visi tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan tidak akan terjadi tumpang tindih melainkan program dan kegiatan tersebut berjalan seiring dan saling melengkapi.  Kita mempunyai potensi untuk membangun pesisir Aceh lebih baik. Komitmen pemerintah dan dunia internasional berupa dana  rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh melebihi dari kerugian yang diderita. Namun dana besar saja belum cukup. Diperlukan keseriusan, kejujuran dan profesionalisme dalam mengangkat potensi diatas menjadi realitas. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi.Wallahu a’lam bisshawab.    

http://kaifamart.multiply.com/journal/item/7/Pengelolaan-Pesisir-Pasca-Tsunami-2472006

Pemberdayaan Kecamatan : Sebuah Solusi Pemekaran Kabupaten

Isu pemekaran kembali merekah. Yang terbaru adalah usulan pembelahan Kabupaten Aceh Besar. Bakal calon kabupaten baru diusulkan mempunyai nama kabupaten Aceh Raya. Balon kabupaten ini merupakan gabungan dari tujuh kecamatan (Serambi Indonesia, 03/03/2007). Secara geografis, kabupaten usulan akan  terletak di sebelah tenggara kota Banda Aceh dimana rencana pusat pemerintahan akan berada di Lhoknga. 

Pemekaran di Aceh bukanlah hal baru. Baru-baru ini Kabupaten Pidie Raya dan Kota Subulussalam disapih dari kabupaten/kota induk yaitu Kabupaten Pidie dan Aceh Singkil. Bahkan pemekaran bukan saja monopoli kabupaten, namun juga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sempat  diusulkan untuk dibagi menjadi setidaknya empat provinsi NAD, ALA (Aceh Leuseur Antara), ABAS (Aceh Barat Selatan) dan PSP (Samudera Pasai).

Berbagai  pro dan kontra mengemuka di sekitar permasalahan pemekaran ini. Para pendukung pro-pemekaran umumnya adalah masyarakat yang mendiami daerah yang akan dimekarkan. Namun tak jarang kelompok pro pemekaran ini juga didukung oleh beberapa elit politik dan ekonomi daerah tersebut. Diantara alasan utama yang diusung  adalah sebaran geografis dan ketimpangan pelayanan, infrastruktur dan ekonomi. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan pemekaran lebih berpendapat bahwa pendirian daerah administrasi baru hanya akan membuang uang tanpa ada jaminan pembangunan akan berhasil. Diantara pihak yang kurang setuju dengan pemekaran ini adalah Gubernur Irwandi Yusuf (Serambi Indonesia/02/03/2007).

Dalam nuansa demokrasi yang tengah marak di provinsi paling barat ini sah-sah saja ada usulan untuk memekarkan kabupaten. Apalagi jika itu dilandasi dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih baik dan perbaikan penghidupan. Harus disadari bahwa sebaran geografis dan ketimpangan ekonomi adalah sebuah realita yang tidak boleh ditutupi. Dari sudut pandang masyarakat pengusung, solusi yang paling mudah bagi mereka adalah mendekatkan pusat pembangunan di daerah mereka dengan harapan pelayanan pemerintahan akan berlangsung lebih cepat. Namun solusi ini bukan berarti tidak beresiko. Analisis pengeluaran publik Aceh yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2006 menyatakan bahwa kapasitas pemerintah hasil pemekaran adalah lebih rendah dari pemerintah induknya. Disamping pemekaran mempunyai efek pemborosan anggaran akibat bertambahnya anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan seperti anggaran administrasi dan anggaran untuk membayar gaji pegawai (World Bank, 2006, hal 93). Jika ini benar, pemekaran malah menjadi suatu hal yang kontra-produktif dengan harapan masyarakat.  

Sejatinya,  usulan pemekaran kabupaten adalah wujud dari tidak optimalnya  –kalo tidak bisa dikatakan ketidakmampuan- pemerintah daerah induk dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu pelayanan masyarakat. Karena itu,dalam menganalisa permasalahan ini, kita sebaiknya tidak  terjebak dalam hal yang bersifat gejala atau sympton. Dalam hal pemekaran ini, gejolak yang beredar dalam masyarakat hanya merupakan sebuah gejala. Sementara inti dari masalah adalah belum terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah induk.

Menurut hemat penulis, pemekaran memang dapat menjadi sebuah solusi. Namun belumlah menjadi solusi yang mendesak dan tepat. Masih ada solusi lain yang mempunyai resiko pemborosan lebih kecil, yaitu pemberdayaan kecamatan. Solusi ini berarti merevitalisasi jaringan-jaringan pelayanan masyarakat yang sudah ada. Tentunya beberapa perubahan harus juga dilakukan dalam rangka pemberdayaan kecamatan ini. Qanun yang sedang dirancang DPRD Aceh Besar tentang pelimpahan wewenang kepada kecamatan adalah hal yang sangat positif (Serambi Indonesia, 24/02/2007). Namun alangkah lebih baik apabila wewenang yang diperluas tersebut tidak melulu urusan administratif.

Sebagai diketahui, kecamatan merupakan instansi pemerintah yang berada diantara kabupaten dan desa. Ia bersifat murni administratif. Kecamatan tidak mempunyai fungsi manajemen pembangunan seperti perencanaan, implementasi dan pengawasan. Fungsi manajemen pembangunan selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Faktor jarak dapat –malah sering- menyebabkan ibu kota kabupaten kurang ngeh atau mengenali permasalahan yang ada di daerah yang berada jauh. Hal ini mengakibatkan pembangunan cenderung berada di sekitar lingkaran ibukota saja. Pemberdayaan kecamatan seharusnya berarti pelimpahan wewenang untuk aktif ikut serta pembangunan di daerah administrasinya. Artinya dalam identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan  perlu dilibatkan para pelayan masyarakat di kecamatan. Diharapkan program pembangunan yang dihasilkan nantinya akan mampu menjawab permasalahan yang ada di tingkat masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi kantung kemiskinan. Peran pemerintah kabupaten lebih pada budgeting dan penjaga harmoni program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah kabupaten itu sendiri.

Peningkatan tanggung jawab kecamatan ini secara otomatis akan  menyebabkan kebutuhan akan kapasitas pegawai kecamatan yang lebih baik, baik  secara kuantitas atau kualitas. Kebutuhan kuantitas tidak selalu berarti menambah pegawai namun mendistribusikan pegawai dari kabupaten ke kecamatan secara merata dan proporsional sesuai potensi dan permasalahan lokal. Secara  kualitas, pegawai kabupaten relatif mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi. Oleh karenanya, pendistribusian pegawai kabupaten ke kecamatan berpotensi besar memberikan dampak positif pada pelayanan atau pembangunan di masyarakat kecamatan dan pedesaan.

Dari sisi praktis, distribusi ini mungkin juga meningkatkan motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dimaklumi, cukup banyak pegawai Kabupaten Aceh Besar yang berdomisili di Banda Aceh dimana setiap pagi mereka harus menghadiri apel di Jantho. Jauhnya jarak tinggal membuat tingkat kehadiran pegawai Aceh Besar rendah. Nah,  apabila pegawai yang tinggal di Banda Aceh ditugaskan di kantor kecamatan tetangga kota, Peukan Bada atau Baitussalam misalnya, maka halangan jarak bukan menjadi masalah lagi sehingga kinerja pegawai juga lebih baik, setidaknya kehadiran mereka di kantor akan lebih termudahkan.

Kondisi geografis yang menyebar selama ini memang menjadi kendala pembangunan terutama koordinasi, monitoring dan evaluasi. Namun hal ini dapat dijembatani dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi yang semakin murah. Bahkan teknologi komunikasi populer Yahoo Messenger atauSkype pun sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang menguntungkan bagi pembangunan yang bertanggung jawab. Karena itu pemerintah perlu melakukan investasi infrastruktur informasi disetiap lini layanannya. Selain itu, hubungan emosional anggota dewan dan masyarakat kecamatan sebagai konstituennya dapat dimainkan lebih indah dan efektif lagi sehingga pembangunan pedesaan bisa menjadi perhatian dan hasilnya  rakyat yang terpuaskan.

Last but not least, kualitas pegawai merupakan sebuah keniscayaan apabila kepuasan masyarakat ingin dicapai. Laksana perusahaan, produk yang ditawar pemerintah kepada pelanggannya -masyarakat- adalah kebijakan.  Sebuah perasan pemikiran yang lahir dari buah hasil eksporasi mendalam dan analisa berdasar. Tepat tidaknya kebijakan tersebut berhubungan lurus dengan kapasitas pegawai pemerintah. Peningkatan kapasitas  abdi masyarakat secara kontinu adalah wajib hukumnya karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak akan pernah berhenti sebagai wujud dari hukum dialektika alam?. Wallahu a’lam bisshawab

Publised in www.acehinstitute.org, 29 March 2007