Aceh dan Ekonomi Migrasi

Source: http//ComLuv.com

Dinamika migrasi di Aceh mengalami pasang surut. Ketika konflik melanda Aceh, aliran keluar dari penduduk sangat dirasakan terutama penduduk yang berasal dari etnis non-organik. Kemudian, kegiatan rekonstruksi besar-besaran pasca Tsunami 2004 dan tercapainya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia menyebabkan Aceh kembali menjadi daerah terbuka dengan aliran masuk pekerja migran yang bekerja untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Aliran masuk pekerja ini disebabkan kebutuhan tenaga kerja yang luar biasa disertai dengan kekurangan pasokan pekerja yang ada di Aceh.  Ketersediaan tenaga kerja yang cukup merupakan salah satu kontribusi terhadap prestasi Aceh dan Indonesia yang dianggap sebagai proses rehabilitasi dan rekonstruksi mega bencana terbaik di dunia. 

Masuknya tenaga kerja pendatang menimbulkan kebutuhan tersendiri. Berbagai usaha baru yang tidak berhubungan langsung dengan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai merebak terutama di bidang kuliner. Dunia kuliner di Aceh mulai mengenal jenis-jenis masakan baru dari berbagai daerah asal pekerja baik dari luar negeri maupun daerah lainnya di Indonesia. Peluang ini dengan jeli ditangkap baik oleh pendatang maupun warga Aceh sendiri. yang paling mencolok adalah membanjirnya warung nasi uduk, pecel lele, ayam penyet dan lain-lain di kaki lima yang masih bertahan hingga sekarang meskipun rehab/rekon sudah berakhir dan sebagian besar pekerja pendatang sudah kembali ke daerah asal. 

Perkembangan ini tidak hanya menambah daftar kuliner baru namun juga revitalisasi kuliner asli Aceh pula. Berbagai masakan asli yang dulunya hanya bisa dinikmati di beberapa tempat khusus sekarang sudah lebih mudah ditemui di pasaran. Sebut saja manoek masak Aceh Rayeuk, eungkot paya, kuah sie kameng Aceh Utara dan sebagainya. Penciptaan bisnis baru ini tentunya mempunyai multiplier effect baik ke depan (forward linkage) maupun ke belakang (backward linkage). Peningkatatan permintaan bahan dasar makanan membuat petani/peternak lebih bergairah dan produktif karena tersedia pasar yang pasti bagi produknya. Keberadaan tempat makan atau restoran juga membuka lapangan kerja, lahan parkir hingga retribusi/pajak untuk penambahan pendapatan asli daerah.

Selain bidang kuliner, sektor bangunan juga mengalami dampak positif dari migrasi. Tambahan pasokan pekerja bangunan pendatang membuat pasar tenaga kerja bangunan di Aceh lebih kompetitif. Pengusaha  real estate dan pemilik bangunan/rumah diuntungkan dengan upah buruh yang lebih murah sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan ke pembangunan lebih banyak bangunan lagi. Keadaan ini menambah lapangan pekerjaan bagi pekerja bangunan serta sebagai sumber pemasukan bagi pemasok material bangunan.

Pasar tenaga kerja yang terbuka terbukti memberikan efek positif bagi perekonomian Aceh. Jika dilihat dari Sembilan sektor ekonomi dalam PDRB, maka sektor perdagangan dan sektor bangunan merupakan dua sektor yang tumbuh paling tinggi semenjak tahun 2005. Pasar tenaga kerja terbuka memungkinkan hadirnya entrepreneur dan pekerja pendatang  yang mempunyai ide dan kreatifitas serta produktifitas yang tinggi. Kehadiran ini tentunya akan membuka kesempatan baru dan menumbuh-kembangkan daya saing hingga akhirnya daya saing Aceh  akan meningkat. Karenanya pemerintah dan masyarakat Aceh perlu menarik migrasi terutama dari kalangan yang mempunyai keahlian dan produktif. Ibarat pepatah 'ada gula, ada semut', Aceh perlu menciptakan "gula-gula" untuk menarik sumber daya manusia yang potensial. penarik tersebut mulai dari keterbukaan/penerimaan masyarakat terhadap pendatang, kejelasan/kemudahan administrasi, jaminan keamanan hingga kemudahan berusaha. 

Keterbukaan bukan berarti selalu berdampak baik. Ia juga dapat memberikan kerawanan. Pergesekan budaya dapat terjadi. Apalagi Aceh yang saat ini sedang menyempurnakan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ketahanan budaya menjadi suatu keharusan yang mutlak. Jika ketahanan budaya ini tidak ditingkatkan, maka bukan tidak mungkin keterbukaan malah menyebabkan karakter Aceh dapat punah. Alangkah indahnya, apabila bahasa daerah di Aceh digunakan luas dalam kesempatan informal sebagaimana bahasa jawa dan sunda di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat. Cara berpakaian sopan juga dipatuhi oleh semua kalangan termasuk pendatang seperti suasana Kuala Lumpur di hari Jumat dimana sebagian besar wanita menggunakan baju kurung meskipun ia berasal dari etnis Cina maupun India.  Akhirnya,  yang kita inginkan bersama adalah kemajuan ekonomi dengan karakter Aceh yang Islami. 

Menyoal Kebutuhan Investasi dalam RPJM

Harian Serambi Indonesia (2 Juni 2012) menerbitkan sebuah opini yang sangat menarik terkait dengan penyusunan RPJM Aceh Periode 2012-2017.  Opini yang ditulis oleh ekonom senior Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, mengungkapkan sebuah poin penting, yaitu perlunya kehati-hatian dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi serta pemahaman akan konsekuensi dari penetapan target. Effendi menggunakan teori pertumbuhan Harrod-Domar dalam menghitung kebutuhan investasi fisik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Perhitungan kebutuhan investasi ini sebagaimana disebut oleh penulis opini dikenal dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

ICOR dapat didefinisikan sebagai tambahan unit investasi yang dibutuhkan untuk mencapai satu unit pertumbuhan ekonomi. Makin besar nilai ICOR makin besar nilai investasi yang diperlukan untuk mencetak tambahan satu persen pertumbuhan. Dengan kata lain, ICOR dapat disebut sebagai indikator inefesiensi produktivitas investasi fisik terhadap pertumbuhan ekonomi. Effendi menghitung ICOR Aceh sebesar 4,64 dan memperkirakan kebutuhan investasi fisik mencapai Rp. 9,7 Trilyun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ini berarti jika semua anggaran pembangunan Aceh hanya berasal dari APBA dan semuanya dialokasikan ke pembangunan fisik, pertumbuhan Aceh masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pada tahun 2011 Indonesia tumbuh 6,5 persen. Masih ada harapankah Aceh lebih maju dari provinsi lain? Mungkinkan investasi pemerintah lebih efektif dan efisien mendongkrak pertumbuhan ekonomi ditengah kemarau investasi swasta di Nanggroe Aceh Darussalam ini?

Harrod-Domar vs Solow-Swan

Ketika perhitungan kebutuhan investasi fisik melalui model pertumbuhan Harrod-Domar atau ICOR, asumsi utama yang dipakai bahwa kapital hasil investasi akan memberikan kontribusi terhadap output ekonomi secara konstan. Model ini tidak mengenal efek penurunan kontribusi (diminishing effect) dari kapital Akibatnya peranan kapital dalam model ini cenderung lebih besar dari sesungguhnya (overstated). Padahal masih ada faktor produksi lain yang secara dinamis dan simultan berkontribusi terhadap output dan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan yang paling ramai digunakan saat ini adalah model Solow-Swan. Dalam model ini terdapat dua faktor produksi yaitu kapital dan tenaga kerja. Perbedaan mendasar antara model ini dan sebelumnya adalah bahwa terdapat efek penurunan kontribusi atau produktifitas dari tambahan kapital apabila faktor lainnya (tenaga kerja efektif) tidak bertambah. Easterly (2002) dalam bukunya The Elusive Quest for Growth  mendeskripsikan pembangunan ekonomi laksana membuat kue dimana ada dua bahan utama pembuat kue yaitu tepung dan susu. Untuk menghasilkan kue yang lebih banyak dan berkualitas, tidak cukup hanya menambah investasi tepung sedangkan susu tidak bertambah. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kue yang dihasilkan tidak terwujud dan bercita rasa aneh. Membangun ekonomi adalah menemukan kombinasi yang cocok antara faktor-faktor produksi. Jika kombinasi-nya pas maka nilai ICOR pasti turun karena produktifitas kapital terhadap output ekonomi menjadi optimal. Ia juga berarti dana investasi fisik bisa lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi menjadi maksimal.   

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi selain investasi kapital fisik, investasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja harus diimbangi melalui investasi sumber daya manusia dan pengetahuan/teknologi. Model pertumbuhan Solow-Swan dan endogenous growth theory (model pertumbuhan terbaru) menyiratkan bahwa modal manusia dan teknologi adalah sumber utama pertumbuhan dalam jangka panjang atau berkelanjutan.

Smart Planning     

Source : http://shinkicker.hubpages.com/hub/Celebrity-Cook-Off-USA-The-Best-TV-Chefs

Perencanaan adalah sebagian ilmu dan sebagian lainnya adalah seni. Perencana pembangunan bertindak seperti koki yang mempersiapkan beragam makanan untuk sebuah pesta besar. Seorang koki yang piawai tidak terpaku pada resep baku tentang kombinasi racikan bumbu dan bahan makanan. Resep adalah petunjuk umum namun si koki menentukan berapa sendok, gram atau potong bumbu dan bahan masakan yang dikombinasikan berdasarkan dari kualitas dan kuantitas bahan yang ada serta selera para undangan.

Membangun ekonomi tidak cukup dengan mengatakan jumlah kebutuhan dana tertentu dan dibagi merata. Alokasi dana pembangunan harus berdasarkan keadaan aktual dan tujuan akhir dari masing-masing sektor pembangunan. Kepiawaian perencana pembangunan sangat tergantung pada kejelian dalam menilai faktor produksi mana yang perlu tambahan investasi sehingga kombinasi untuk sektor tersebut menjadi pas dan berakhir pada keluaran dan dampak pembangunan menjadi baik.

Tidak semua sektor membutuhkan tingkat investasi fisik yang sama untuk menghasilkan keluaran yang baik. Misalnya sektor pendidikan atau kesehatan di Aceh sudah mempunyai gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas hingga pustu yang megah. Namun apabila produktifitas tenaga kerja seperti guru dan tenaga kesehatan rendah, maka keberadaan infrastruktur fisik tersebu tak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berwujud manusia Aceh yang sehat, cerdas, trampil, inovatif dan mempunyai entrepreneurship.  Ketika infrastruktur jalan bertaraf internasional tidak diimbangi oleh produktifitas pertanian dan industri yang tinggi, maka keberadaan jalan tersebut tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Malah ia dapat menjadi sebab masuknya komoditi murah dari daerah penghasil lainnya yang mempunyai produktifitas lebih tinggi karena ongkos transport yang murah. Akibatnya net ekspor daerah dan output ekonomi daerah pun menurun.

Begitu juga dengan kualitas tenaga kerja apabila tidak dibarengi dengan keberadaan infrastruktur fisik yang memadai maka ia tidak mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seorang pandai besi yang bisa menyulap rongsokan besi menjadi produk akhir seperti pagar rumah, bangku dan teralis tak bisa menambah nilai tambah ekonomi dari rongsokan yang ia punya apabila mesin las nya tidak dialiri listrik.

Dalam menyusun RPJM sebagai bahan acuan utama pembangunan lima tahun kedepan, hendaknya perencana benar-benar jeli dan cerdas dalam menentukan investasi apa yang tepat pada masing-masing sektor pembangunan. Selain itu, berbagai sumber dana pembangunan (APBK, APBN dan investasi swasta) perlu dikoordinasikan dan dimobilisir sehingga volume investasi yang lebih besar dari kapital fisik, teknologi dan manusia dengan kombinasi pas dan optimal  menyebabkan kue pembangunan ekonomi Aceh bertambah secara maksimal dan lezat.

Membuat Aceh Bekerja

Kondisi ketenagakerjaan Februari 2012 di Aceh dilaporkan tidak terlalu menggembirakan. Berita Resmi Statistik BPS Aceh (7 Mei 2012) menyebutkan terjadi penambahan pengangguran sebanyak 15,4 ribu orang dan tingkat pengangguran terbuka dicatat 7,87 persen. Angka terakhir ini meningkat dari periode Agustus 2011 yang hanya 7.43 persen. Peningkatan tingkat pengangguran mungkin disebabkan oleh efek musiman dari pekerjaan di sektor pertanian yang menjadi penyerap lebih separuh tenaga kerja Aceh. Jika dilihat rekaman tingkat pengangguran Aceh secara tahunan -meskipun menurun-  kecenderungannya menyiratkan kekhawatiran. Jurang tingkat pengangguran antara Aceh dan rerata nasional makin menganga lebar. Laporan Perkembangan Ekonomi Aceh edisi November 2011 mencatat selisih antara tingkat pengangguran Aceh dan Nasional pada tahun 2007, 2009 dan 2011  berturut-turut adalah 0,5 ; 1,2 dan 1,5 (lihat grafik). Tren ini menyimpulkan terjadi perlambatan penurunan tingkat pengangguran di Aceh relatif terhadap nasional.    

Dari sudut pandang ekonomi, pengangguran adalah sebuah kemubaziran. Berbagai potensi sumber daya alam (kapital) tidak bernilai tambah ekonomi karena sumber daya manusia tidak berkerja. Dari sisi sosial, pengangguran juga merupakan faktor utama dari ketidak-bahagiaan. Stiglitz, Sen dan Fitoussi (2009) dalam laporan “Measurementof Economic Performance and Social Progress” menyebutkan pekerjaan sangat berkorelasi positif dengan kualitas hidup karena ia memberikan identitas diri dan kepercayaan diri dalam pergaulan sosial. Penganggur dilaporkan juga lebih sering dilanda kesedihan dan stress. Makin lama berada dalam kondisi pengangguran, akan menyebabkan kehilangan kapasitas dan motivasi untuk berkerja sehingga nantinya orang yang menganggur dapat menjadi beban bahkan penyakit masyarakat.  Begitu pentingnya permasalahan ketenagakerjaan ini menjadi raison d’etre dari tulisan ini. Bagaimana mempercepat turunnya angka pengangguran di Aceh?

Pasar Tenaga Kerja

Ada perbedaan yang mendasar antara pasar barang/komoditas dengan pasar tenaga kerja. Jika di pasar komoditas biasa, yang menjadi pembeli ada masyarakat umum sedangkan dalam pasar tenaga kerja  masyarakat umum menjadi penjual tenaga kerja sedangkan pembeli tenaga kerja adalah perusahaan atau pemberi kerja. Perbedaan ini membutuhkan strategi tersendiri untuk memaksimalkan masyarakat yang berada dalam angkatan kerja terserap oleh pasar tenaga kerja.

Secara umum, ada tiga komponen penting yang mempengaruhi ketenagakerjaan, yaitu upah, pekerja dan pemberi kerja. Upah merupakan sebuah titik temu antara kesepakatan pekerja dan pemberi kerja/perusahaan terkait dengan pekerjaan. Makin tinggi upah yang diminta oleh pekerja, makin sedikit pekerjaan yang dapat diberikan oleh perusahaan. Tingginya upah dapat membuat perusahaan beralih ke pasar tenaga kerja lain yang mempunyai upah yang rendah. BPS mencatat upah minimum regional (UMR) Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Timur pada tahun 2011 berturut-turut adalah Rp. 1.350.000,- ; Rp. 1.035.000,- dan Rp. 705.000,-. Tingkat pengangguran pada Februari 2011 di masing-masing provinsi tersebut adalah 8,27 persen; 7,18 persen dan 4,18 persen. Data BPS diatas mungkin menjadi salah satu penjelasan mengapa tingkat pengangguran di Aceh masih diatas rerata nasional mengingat UMR Aceh menempati urutan tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat.  

Selain upah yang tinggi, pengangguran yang tinggi dapat juga dikarenakan oleh  pekerja yang tersedia tidak sesuai dengan pekerjaan. Ketidaktersediaan kompetensi di suatu daerah dapat menjadi dis-insentif bagi investor untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi sumber pekerjaan. Di sisi lain, ketidaksesuaian kompentesi dan pekerjaan akan menyebabkan produktifitas yang rendah yang akhirnya membuat perusahaan merugi dan hengkang ke tempat dimana produktifitas pekerjanya lebih tinggi. Menurunnya industri migas Aceh dan belum tumbuhnya industri non-migas lainnya memberikan tekanan pada sisi demand. Realisasi investasi yang relatif rendah juga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap sehingga pengangguran menjadi tinggi. Diantara ketiga komponen tersebut, kiranya rendahnya demand atau pemberi kerja di Aceh merupakan permasalahan utama yang perlu diselesaikan. Rumitnya, permasalahan demand ini terkait erat dengan kedua permasalahan sebelumnya yaitu upah dan kualitas pekerja.  

Kebijakan Ketenagakerjaan

Adalah tidaklah bijak bagi Pemerintah Aceh untuk menurunkan UMR sebagai respons tunggal untuk menarik lebih banyak perusahaan ke Aceh. Penetapan UMR adalah berdasarkan kalkulasi biaya hidup secara wajar di Aceh. Karenanya penurunan UMR harus disertai menurunkan biaya hidup di Aceh. Sudah dimaklumi bersama bahwa harga komoditas di Aceh banyak yang lebih mahal dibanding daerah lain, contohnya daging sapi. Bahkan mantan Gubernur Irwandy Yusuf pernah mengatakan bahwa harga daging sapi di Aceh adalah yang tertinggi di dunia. Pemerintah perlu mengusahakan efesiensi biaya dan pengendalian inflasi sesuai dengan mekanisme pasar. Inefesiensi dalam hal logistik maupun tata niaga perlu dikoreksi. Jika permasalahannya adalah di sisi supply maka pemerintah harus memberi insentif bagi peningkatan produktifitas komoditas. Jika pasokan komoditas cukup namun harga komoditas tetap mahal maka sistem tata niaga dan sistem logistik layak menjadi prioritas untuk dikoreksi. Permasalahan UMR akan menjadi hal yang sepele ketika pasar tenaga kerja Aceh mempunyai kualitas dan keunggulan spesifik dengan produktifitas yang tinggi.

Aceh juga perlu mempersiapkan pasokan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar. Kejelian pemerintah dalam memahami perkembangan permintaan pasar tenaga kerja dari waktu ke waktu menentukan kebijakan yang tepat dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Skema link and match atau triple helix yang menghubungkan antara pemerintah, lembaga pendidikan dan pasar perlu terus ditingkatkan guna menjamin kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan melalui kebijakan tersebut diatas sesuai dengan permintaan. Masyarakat pun perlu diberi insentif melalui diseminasi informasi dan kebijakan lainnya sehingga termotivasi untuk mempersiapkan dirinya sebagai sumber daya manusia yang andal baik sebagai pekerja maupun pemberi kerja (entrepreneur).

Pemerintah Aceh juga perlu membuat Aceh sebagai daerah yang menguntungkan untuk berbisnis. Konflik yang dulu menjadi alasan utama hengkangnya industri di Aceh kini telah berakhir. Perdamaian dan stabilitas keamanan perlu terus dipertahankan. Selain itu, praktek pungli dan ketidakpastian hukum menjadi prioritas utama untuk dilenyapkan. Hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja harus dijamin terlaksana secara transparans dan berkeadilan. Produk hukum terkait dengan ketenagakerjaan harus menjamin kepentingan semua pihak. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan pekerja yang berkompeten tinggi akan membuat daya tarik Aceh semakin mempesona sebagai daerah tujuan bisnis. Selain itu, kewirausahaan perlu distimulir sehingga penciptaan lapangan pekerjaan tidak semata berasal dari investasi luar daerah namun juga organik yang berasal dari Aceh sendiri.

Apabila ketiga komponen tersebut diatas (upah, pekerja/supply dan pemberi kerja/demand) dapat dikelola dengan baik, maka pada akhirnya perusahaan atau pemberi kerja (demand) akan berbelanja di pasar tenaga kerja Aceh dan menyebabkan lebih banyak pekerja Aceh yang terserap dengan upah yang lebih tinggi. Wallahu ‘a’lam bisshawab.  

Lhee Sagoe : Fokus Pembangunan Berkelanjutan Aceh

Keberlanjutan merupakan tantangan dalam teori pembangunan modern. Beranjak dari pemahaman keterbatasan sumber daya alam , para developmentalist khawatir dengan pendekatan ekstraktif yang memaksimalkan keuntungan dengan mengeruk berbagai sumber daya sebanyak-banyaknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seringkali pembangunan dengan pendekatan seperti ini berakhir sedih dengan hanya mewariskan puing-puing kejayaan dan perekonomian yang stagnan. Tak perlu jauh untuk mencari contoh. Rasakan perbedaan geliat aktivitas pagi dan sore hari di daerah Blang Lancang, Lhokseumawe  pada dekade 80-an dan saat ini. Hilir mudik bis-bis sarat karyawan berseragam coverall plus sepatu dan helm safety tak sesibuk dulu. Pasar Batuphat berubah kurang bergairah. Temaram lampu ketika malam pun makin redup membuat penumpang bis patas Banda Aceh-Medan tak lagi terjaga ketika melewati kawasan industri ini. Menjelang keringnya ladang Arun, wilayah Pasee masih merupakan salah satu hotspot kemiskinan di Aceh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Bruntland mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan tidak menyebabkan hilangnya sumber daya yang digunakan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan menitik-beratkan pada kemashlahatan inter-temporal (antar generasi) dari kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, konsep pembangunan ini masih global dan membutuhkan fokus-fokus kegiatan spesifik. Para ahli pembangunan kemudian membuat tiga kriteria keberlanjutan dari program-program pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Kriteria terakhir merupakan aspek yang paling banyak dipahami oleh praktisi pembangunan. Mungkin karena pembangunan berbasis sumber daya alam sangat dominan diberbagai belahan dunia  terutama negara berkembang. Lalu fokus pembangunan berkelanjutan apa yang cocok untuk Aceh?

Segitiga Fokus Pembangunan

Sebagai negeri syariah, Aceh sudah seharusnya mengambil inspirasi pembangunan dari dua sumber utama, yaitu Al Qur’an dan Al-Hadits. Begitu banyak dalil tentang pentingnya menjaga kemashlahatan inter-temporal. Rukun Iman yang kelima “percaya kepada hari akhir” menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan keberlanjutan kemashlahatan. Salah satu dalil yang secara gamblang memberi petunjuk praktis tentang keberlanjutan kemashlahatan adalah hadits Nabi yang menyatakan “Terputus amal anak adam ketika ia meninggal kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoakan kepadanya”. Hadits ini memang secara tersurat bersifat mikro (individual), namun pemerintah perlu menjadikannya sebagai fondasi (microfoundation) bagi kebijakan makro guna menghadirkan kemashlahatan berkelanjutan yang massif di Nanggroe Darussalam ini.

Ada tiga fokus pembangunan yang dapat diterjemahkan dari hadits tersebut. Pertama adalah Infrastruktur. Shadaqah jariah berbeda dengan shadaqah yang biasa dipahami. Jariah mempunyai arti produktif, bukan komsumtif. Karena itu membangun masjid, menimbun jalan, menyediakan tikar sembahyang atau menggali sumur di ladang dianggap shadaqah jariah karena ia memudahkan untuk beraktifitas (ibadah) dan bersifat lebih kekal. Selama shadaqah itu memberikan fasilitasi bagi setiap manusia yang membutukan maka selama itu pula kemashlahatan akan terus didapat. Infrastruktur identik dengan amal jariah ini karena ia berfungsi untuk memudahkan manusia melaksanakan fungsinya. Pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan air bersih memudahkan kegiatan rakyat Aceh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas ekonomi dan sosial yang dinamis dan berkelanjutan. LaporanBank Dunia (2010) tentang diagnosis pertumbuhan Aceh menempatkan infrastruktur, terutama kelistrikan, merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi Aceh.

Fokus kedua adalah Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu yang bermanfaat adalah pengetahuan yang diaplikasikan untuk kemashlahatan umat. Pengetahuan dan teknologi adalah padanan yang tepat. Perjalanan sejarah pembangunan di dunia memberikan gambaran jelas bagaimana negara yang mempunyai keunggulan pengetahuan dan teknologi mempunyai tingkat kemajuan lebih tinggi. Meskipun ia tidak memiliki keunggulan sumber daya alam. Peringkat negara dalam pengalokasian anggaran riset menunjukkan hubungan korelatif dengan peringkat kemakmuran. Data Bank Dunia menyebutkan Israel, Swedia dan Jerman menempati peringkat atas dalam persentase anggaran riset terhadap PDB yaitu 4,27; 3,62 dan 2,82  pada tahun 2009. Indonesia hanya mempunyai  0.08 persen jauh dibanding Korea Selatan dan Singapura yang punya 3,36 dan 2,66 persen. Sweden dan Jerman merupakan dua negara yang relatif tahan dan tidak terpengaruh oleh krisis eropa saat ini. Korea Selatan dan Singapura merupakan contoh negara Asia yang maju meskipun lebih muda usianya dari Indonesia. Contoh ekstrim adalah Israel, negara  yang menyulap gurun pasir sebagai ladang pertanian produktif dan dikelilingi oleh lingkungan geopolitik tidak ramah kepadanya dapat mempunyai kualitas hidup yang lebih tinggi bagi rakyatnya dibanding negara-negara kaya minyak disekelilingnya. Tentunya contoh ini tidak berarti membenarkan pendudukan Israel di Palestina. Namun ia menunjukkan keunggulan pengetahuan dan teknologi Israel mampu membuatnya maju serta kemudian menyihir opini dunia untuk memihak kepadanya.

Fokus ketiga adalah Manusia. Anak shalih adalah cerminan sumber daya manusia yang prima. Mencetak generasi yang tahu akan eksistensinya  di dunia dan mampu mengelola segala potensi yang tersedia di dunia sebagai khalifah merupakan sebuah keharusan. Pendidikan dan kesehatan adalah sektor utama dalam fokus pembangunan manusia ini. Investasi yang rendah dalam pendidikan dapat membahayakan kemakmuran sebuah bangsa. Amerika Serikat saat ini sangat gundah tentang permasalahan ketenagakerjaan seperti ketimpangan dan kehilangan pekerjaan akibat outsourcing terutama dibidang manufaktur ke negara lain. Goldin dan Katz (2010) dalam bukunya “The Race between Education and Technology” menyiratkan bahwa permasalahan daya saing Amerika Serikat merupakan akibat dunia pendidikan tidak cukup menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi. Investasi kesehatan ditujukan meningkatkan produktifitas sebagai akibat rendahnya angka kesakitan. Peningkatan produktifitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan pada gilirannya akan memperkuat sistem sistem-sistem lainnya sehingga tercipta lingkaran malaikat (virtuous circle) yang menjamin  kemashlahatan terus dinikmati secara berkelanjutan.

Fokus pada pembangunan manusia juga dirasakan mendapatkan momentum yang tepat  saat ini. Secara struktur demografis, Indonesia sedang mengalami sebuah kesempatan yang disebut dengan demographic dividend hingga tahun 2050. Saat ini 60 persen dari populasi Indonesia berumur dibawah 30 tahun. Kantor Koordinasi Kementerian Perekonomian Indonesia menyebutkan tahun 2025 adalah tahun dimana angka ketergantungan (dependency ratio) mempunyai nilai terendah. Setiap 100 orang yang bekerja, mereka hanya menanggu 32 orang yang berada diluar angkatan kerja. Asumsinya Aceh juga mempunyai komposisi yang sama dengan nasional. Ditambah lagi, pasca tsunami dan konflik, fenomena baby boomer sangat mungkin terjadi. Ini lagi membuat investasi pendidikan dan kesehatan usia dini makin penting karena dampak kepada kemajuan secara jangka panjang sangat signifikan.        

What next?

Pembangunan lhee sagoe dengan fokus pada infrastruktur, pengetahuan/teknologi dan manusia layak menjadi pedoman Pemerintah Aceh untuk memakmurkan rakyatnya. Fokus lhee sagoe ini bukan saja teruji secara empiris namun juga merupakan tuntunan rabbani dan rekomendasi nabawi. Lebih lagi ia juga mencerminkan bentuk geografis Aceh yang berbentuk segitiga.

Namun meskipun demikian, laksana ibadah, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh niat dan tertib pelaksanaannya. Alokasi anggaran infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang besar di Aceh belum tentu mendatangkan kemashlahatan apabila pembangunan dilaksanakan dengan niat mencari rente ekonomi semata yang sering disebut ‘proyek’. Akibatnya pembangunan dilakukan hanya bersifat kuantitatif tanpa kualitas dan minim keberlanjutan. Pengetahuan tentang metodologi dan tertib pelaksanaan akan menyebabkan pembangunan lebih berkualitas. Dengan kata lain, prinsip good governance sangat dibutuhkan guna menjamin hasil pembangunan berkualitas. Pembangunan segitiga fokus  dengan tata kelola yang baik dapat menghadirkan kemashlatan bukan hanya bagi kita saat ini tapi juga anak cucu di masa yang akan datang dengan terus menjaga, meningkatkan serta mengalirkan produktifitas dari ketiga fokus tersebut. Insya Allah.          

Zaini Abdullah: Dokter Pembangunan Aceh ?

Komite Independen Pemilihan (KIP) telah mengumumkan Gubernur dan Wakil Gubernur  Aceh terpilih untuk periode 2012-2017. Pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf berhasil mendapatkan surat kepercayaan dari lebih separuh pemilih Aceh. Secara popularitas, kedua tokoh ini tidak diragukan lagi. dr Zaini Abdullah terkenal sebagai mantan menteri luar negeri Gerakan Aceh Merdeka dan tokoh sentral dalam perdamaian Aceh. Muzakir Manaf merupakan mantan panglima perang yang mempunyai kharisma instruksional di lapangan. Namun tidak sedikit suara ragu akan kepiawaian pasangan ini dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Aceh dengan segenap permasalahannya, terutama jika dilihat dari pengalaman pemerintahan yang minim.

Keraguan tersebut merupakan hal yang wajar namun sekaligus berlebihan. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapat kepercayaan dan dipilih menjadi pemimpin pemerintahan meskipun tanpa pengalaman sedikitpun. Tentunya  pasangan pemimpin Aceh baru ini punya kelebihan yang dapat menjadi modal keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pengalaman Zaini Abdullah sebagai dokter. Mungkin kita ingat bahwa pemimpin yang membawa Malaysia meninggalkan Indonesia dan menjadi lebih maju adalah Mahathir Muhammad. Ia seorang dokter. Kemudian tampuk tertinggi pada Bank Dunia yang mempunyai mandat pengentasan kemiskinan dan membantu pembangunan negara berkembang saat ini diduduki oleh seorang dokter, Jim Yong Kim. Kenyataan ini seakan membuka harapan bahwa pasangan Zikir mampu mengantarkan pembangunan Aceh yang lebih baik.

Pendekatan Klinis dalam  Pembangunan

Adalah Jeffrey Sachs yang mempopulerkan  istilah pendekatan klinis  dalam pembangunan ekonomi (clinical economics).  Ekonom yang mendunia karena berhasil mengatasi permasalahan hiper-inflasi di Bolivia saat ini menjadi special adviser Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGS). Dalam bukunya, The End of Poverty, Jeffrey mengibaratkan bahwa  proses pembangunan  seperti seorang dokter mengobati pasien. Dokter yang jitu harus mengerti benar prinsip-prinsip fisiologi, cara mengontrol penyakit dan keadaan spesifik si pasien seperti riwayat kesehatan pasien dan keluarga hingga lingkungan ia tinggal. Kesemua penguasaan ini diperlukan agar diagnosa yang dihasilkan benar dan intervensi yang diberikan tepat.

Presiden Bank Dunia yang baru Dr. Jim Yong Kim sangat percaya diri membantah keraguan banyak pihak dalam memimpin lembaga ekonomi internasional terbesar dengan mengatakan bahwa ia adalah dokter. Katanya ia terbiasa dengan bekerja berdasarkan fakta di lapangan (evidence) daripada hanya dari satu ideologi politik tertentu (BBC, 17 April 2012). Kim diapresiasi dunia karena peran inisiatif nya dalam pencegahan penyebaran AIDS/HIV dan Tuberculosis di negara berkembang. Kedua argumentasi diatas menunjukkan prinsip klinis layak dicoba dalam menyelesaikan permasalah pembangunan.

Menyembuhkan Penyakit Pembangunan di Aceh

Sebagaimana diketahui bahwa derajat kesehatan pembangunan Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Kemiskinan, pengangguran, angka kematian balita dan masih banyak indikator negatif lainnya mempunyai angka diatas rata-rata provinsi lain. Beberapa tahun kebelakang, Aceh memang hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Dera konflik dan hantaman tsunami membuat Aceh ringkih dan kurang berprestasi di skala nasional. Namun sekarang lingkungan buruk tersebut telah berganti dan sudah saatnya sekarang untuk kembali memulihkan kesehatan menjadi fit sehingga dapat berlari mengejar ketertinggalan.

Laksana seorang dokter, gubernur yang diserahi bertanggungjawab untuk memimpin penyehatan Aceh ini perlu melakukan anamnesa dan uji laboratorium untuk mengetahui riwayat penyakit yang pernah diderita, keadaan psikis  dan penyakit  yang mungkin belum terdeteksi. Sudah mahfum bahwa tensi sosial warisan konflik masih menyisakan permasalahan dan berpotensi untuk menggagalkan atau minimal mengurangi keberhasilan intervensi pembangunan. Seumpama tindakan bedah, maka tensi atau tekanan darah harus dijaga normal sehingga operasi yang ditujukan untuk menyembuhkan pasien tidak berubah fatal. Stabilisasi merupakan langkah penting yang perlu diambil. Dalam konteks pembangunan Aceh, kebijakan sensitif konflik tampaknya masih layak menjadi mainstream atau arus utama dalam penyusunan program-program pembangunan.

Seorang dokter pembangunan tidak mudah terpedaya oleh gejala-gejala yang timbul dan melupakan penyebab utama dari permasalahan. Misalnya, daripada memberikan bantuan langsung uang tunai untuk mengentaskan kemiskinan, lebih baik menyelesaikan hambatan-hambatan rakyat berkerja dan memudahkan mereka mengembangkan potensinya. Seringkali kemiskinan bukan karena permasalahan kultural tetapi terdapat sumbatan-sumbatan struktural seperti informasi, ilmu pengetahuan, akses finansial ataupun infrastruktur pendukung. Ibarat diare ataupun diabetes, cara paling murah untuk menghindarinya adalah pengetahuan akan hidup dan pola makan bersih dan sehat daripada harus menanggung biaya besar ketika terjadi wabah atau harus menyediakan cuci darah secara terus menerus. Pengetahuan akan penyebab utama dari permasalahan di Aceh menjadi sangat krusial agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karenanya, kegiatan riset kebijakan menjadi keharusan, se-penting uji laboratorium sebelum dokter melakukan diagnosa dan meresepkan pengobatannya.

Terkadang dalam proses pengambilan keputusan akan kegiatan/proyek pembangunan, terdapat pihak-pihak luar yang mencoba mempengaruhi demi kepentingan diri atau kelompok. Sering kali dokter dibisik oleh perusahaan obat tertentu untuk mengunakan produk buatannya dengan imbalan tertentu maupun melalui show-off  jasa-jasanya di masa lalu. Tentunya sebagai dokter yang baik, ketepatan dosis dan kesembuhan serta kepentingan pasien lah yang menjadi rujukan. Integritas, kompetensi dan independensi harus menjadi panglima bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Penyediaan barang jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi. Apalagi Jika seorang dokter mengikuti godaan perusahaan obat secara membabi buta dan menyebabkan pasien harus membeli obat lebih mahal dan juga belum tentu sembuh, maka bukan tidak mungkin si pasien tidak akan kembali memilih si dokter pada masa yang akan datang.

Setelah anamnesa, diagnosa dan pemberian resep atau tindakan, sang dokter membutuhkan observasi untuk melihat apakah reaksi dari keputusannya berjalan semestinya atau tidak. Jika pasien menunjukkan perkembangan positif maka tindakan tersebut dilanjutkan. Jika keadaan tidak berubah atau sebaliknya, maka perlu dihentikan dan diberikan tindakan alternatif. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi analogi observasi pembangunan. Sering sekali uang pembangunan terbuang percuma karena proses monitoring dan evaluasi yang lemah. Beruntung Pemerintah Aceh sudah mempunyai sistem monev yang relatif inovatif dan baik. Tentunya kedepan sistem observasi yang sudah ada perlu ditingkatkan sehingga deteksi dini bisa lebih tepat dan cepat.           

Dari beberapa ilustrasi diatas, penulis yakin bahwa Gubernur Zaini Abdullah sangat faham akan prinsip pendekatan klinis ini. Pengalaman panjang sebagai dokter di Swedia dengan peraturan kesehatan yang lebih ketat dan bertanggungjawab membuat integritas dan komitmen terhadap profesionalisme beliau lebih tinggi. Rakyat Aceh berdoa dan berharap pasangan “Zikir” ini dapat melaksanakan prinsip tersebut dalam memimpin pembangunan Aceh lima tahun kedepan sehingga predikat dokter pembangunan Aceh layak disematkan kepada pemimpin baru ini. Insya Allah.

Memulai Era Industri Baru melalui Kebijakan Integratif

Tahun 2013 adalah awal kiprah nyata kepemimpinan Aceh baru hasil pilkada April ini. Berbeda dengan tahun 2012 yang merupakan tahun transisi dari kepemimpinan sebelumnya, kegiatan pembangunan pada tahun 2013 berada sepenuhnya dibawah kendali kepemimpinan baru sejak dari perencanaan hingga evaluasi. Menariknya, pada tahun 2013 adalah dimulainya tahap industrialisasi Aceh berbasis non-migas. Setidaknya era industri ini telah disebutkan dalam rancangan RPJP Aceh 2005-2025 yang hingga saat ini belum di-qanunkan.

Industrialisasi Aceh tampaknya menjadi keniscayaan yang harus dituju. Bertumpu pada pertanian semata tidak cukup kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertanian merupakan sumber mata pencaharian hampir separuh populasi Aceh, produktifitas masih rendah. Rancangan RPJPA menghitung bahwa produktifitas petani Aceh  -rasio PDRB tetap sektor pertanian terhadap tenaga kerja disektor tersebut- hanya sekitar 10 juta setahun. Artinya pendapatan petani di Aceh kurang dari satu juta per bulan. Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa hampir seluruh negara kaya di dunia pernah melalui tahap industrialisasi (kecuali beberapa negara penghasil minyak). Sebut saja Jepang atau Korea Selatan mengalami peningkatan kesejahteraan secara cepat melalui jalan industrialiasasi. Bahkan China yang dikenal sebagai factory of the world hanya membutuhkan 12 tahun untuk menggandakan pendapatan PDB per kapita-nya dan sekarang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia (The Economist, 7 Desember 2011).

Selain daripada fakta sejarah, keberadaan industri di Aceh merupakan sebuah kebutuhan. Produktifitas rendah sektor primer akan meningkatkan migrasi tenaga kerja ke sektor yang lebih menjanjikan. Gejala ini ditunjukkan dengan makin menurunnya proporsi sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian di Aceh. Selanjutnya, migrasi kerja tersebut sering ditandai dengan migrasi dari perdesaan dan perkotaan. Jika sektor tujuan migrasi tidak dipersiapkan maka yang terjadi adalah peningkatan pengangguran (frictional unemployment) sehingga dapat menyebabkan permasalahan sosial ekonomi lanjutan. Urbanisasi juga menyebabkan terjadinya brain-drain terhadap daerah perdesaan dan akibatnya sumber daya perdesaan tidak optimal termanfaatkan.

Kebijakan Industri Integratif di Aceh

Industri identik dengan produktifitas tinggi, nilai tambah, teknologi, sumber daya manusia, permodalan dan institusi yang relevan. Peralihan dari karakter agraris ke industri memerlukan proses transformasi. Proses ini perlu dikelola dan diantisipasi sehingga berjalan mulus dan mendarat halus pada era industri yang dikehendaki bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. Sebagai ilustrasi yang menarik adalah apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia (15 Maret 2012) tentang mesin pemanen padi. Penggunaan teknologi ini –seperti diakui petani- meningkatkan produktifitas panen dalam artian sawah yang dipanen lebih luas dengan harga yang sama apabila dipanen secara manual. Namun dibalik itu, keberadaan teknologi ini akan mengurangi kebutuhan buruh tani pemanen sehingga ada efek pengangguran. Lebih luas lagi, mesin pemanen padi ini tidak membelanjakan hasil upah dari panen -karena ongkos-nya kembali pada pemilik mesin- dibanding apabila upah panen diberikan kepada buruh tani sehingga forward linkage dan efek pemerataan ekonomi dari teknologi ini terasa lebih kecil.   ini sering disebut-sebut sebagai  dilema teknologi atau sering dikenal sebagai Luddite Fallacy.

Mesin Pemanen Padi.
 (sumber. http://desakalangan.com/berita/alat-pemanen-padi-modern/)

Sebenarnya teknologi pemanen padi membutuhkan tenaga kerja, namun bukan tipe buruh tani melainkan operator, teknisi dan tenaga pendukung lainnya seperti penyuplai suku cadang. Teknologi merupakan barang komplementer dari tenaga kerja terampil dan sekaligus barang substitusi tenaga kerja berketrampilan rendah. Dengan makin murah dan mudah tersedianya teknologi, maka dilema teknologi perlu dihindari dengan melakukan transformasi ikutan seperti transformasi sumberdaya manusia dari tidak trampil (buruh tani) menjadi trampil (teknisi/supplier). Karenanya dibutuhkan sebuah institusi yang bernama kebijakan industri yang integratif guna mengawal proses transformasi agraris-industri di Aceh secara sempurna.

Dani Rodrik –seorang Developmentalist dari Harvard Kennedy School of Government- mengatakan dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Industrial Policy for 21st Century” bahwa prinsip kebijakan industri adalah kolaborasi strategis antara pemerintah dan rakyat (pihak swasta) dengan tujuan mengetahui secara bersama tentang kendala tranformasi industri yang dihadapi dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kendala tersebut. Karenanya, kebijakan industri sudah semestinya bersifat integratif dengan menyentuh permasalahan di sisi supply maupun demand. Juga ia mensyaratkan bahwa peran pemerintah yang tangguh dalam fasilitasi proses transformasi ini. Pelibatan pihak swasta bukan saja akan membuat beban pemerintah lebih ringan namun juga mempercepat tercapainya tujuan industrialisasi Aceh yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semua rakyat mempunyai insentif untuk menjadi sejahtera dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga dan memperkuat insentif tersebut. Ini merupakan prinsip yang harus menjadi pedoman pemerintah dalam perumusan kebijakan industri di Aceh. Di sisi supply, Pemerintah Aceh perlu penyediaan infrastruktur dasar bagi pembentukan industri seperti jalan, pelabuhan, telekomunikasi, kelistrikan dan air bersih. Penyediaan infrastruktur dasar ini tidak mungkin dilakukan melalui kemampuan anggaran Pemerintah Aceh semata, namun perlu dukungan pemerintah pusat dan juga peran sektor swasta melalui investasi. Karena itu komunikasi intens, kepercayaan dan penghilangan tetek bengek kendala investasi menjadi sebuah keharusan. Di sisi demand , Industri membutuhkan kewirausahaan (entrepreneurship), tenaga trampil dan kemudahan akses finansial serta kepastian baik regulasi maupun keamanan agar tumbuh. Program Pemerintah Aceh tahun 2013 melalui paket kebijakan industri perlu melakukan penguatan SDM dalam jangka pendek maupun menengah melalui program sekolah kejuruan dan job training (BLK) serta program stimulan terkait peningkatan kewirausahaan. Kemudian, akses finansial yang sering dikeluhkan menjadi kendala dapat dijembatani dengan penguatan manajemen usaha sehingga bankability embrio industri skala kecil dan menengah di Aceh dapat tumbuh cepat dan marak. Jika ini berhasil, fungsi fasilitasi Pemerintah Aceh menjadi berhasil tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran, cuma dengan hanya menghubungkan pemberi modal (perbankan) dan pengusaha. Kesemua ini membutukan integrasi program yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan (SKPA dan DPRA).   

Namun perlu juga diingat bahwa kebijakan industri harus bersifat dinamis dan jangka panjang. Fokus industri akan selalu berubah sejalan dengan perubahan kondisi awal (internal) dan perkembangan ekonomi regional dan global (eksternal). Ketika tahap pertama industrialiasi pertanian Aceh berhasil, ia berarti petani lebih sejahtera, dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi (ketersediaan SDM trampil bertambah), pendapatan pemerintah pun meningkat dari pajak dan sumber pendapatan lainnya serta kondisi ekonomi global berubah sehingga fokus industrialisasi secara otomatis berganti. Karena itu, fleksibilitas dan penyesuaian fokus dari kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan industri harus tetap diperlukan.

Akhirnya, kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 yang akan dilakukan tahun ini perlu dilaksanakan dengan kesadaran atas pentingnya integrasi usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2013 dapat diraih sehingga Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2013 menjadi bagian awal dari kebijakan industri yang baik untuk menyongsong era baru industri non-migas di Aceh dan menjadi sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wallahu a’lam bisshawab

Ge-Ge untuk Pemda Aceh

Barangkali GG (baca Ge-Ge) menjadi pertanyaan pertama ketika membaca judul diatas. Bagi yang familiar dengan pemerintahan bisa jadi menduga GG merupakan Good Governance atau kalau diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Ya  memang tidak salah. Tapi kepanjangan dari  GG yang saya maksud dalam tulisan blog ini adalah Gebrakan Gita.

Gita yang saya tuju disini adalah Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat ini. Sebelumnya ia menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM). Beberapa waktu yang lalu Gita melakukan maneuver yang berhasil mencetak headlines bin trending topic di berbagai media massa di Indonesia. Apalagi kalau bukan keinginannya agar seluruh staf Kemendag dibawah pimpinannya mempunyai nilai minimal TOEFL 600. Mendag ini tidak hanya cuap-cuap, kabarnya tahun ini ia telah menganggarkan dana sekitar 9 milyar untuk pelatihan bahasa Inggris demi target tersebut.

Ragam reaksi membuncah pasca statement Gita tentang rencananya. Ada yang menganggap target tersebut super muluk dan tak berdasar. Namun ada juga yang melihat sisi positif gebrakan ini meskipun TOEFL 600 adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Pengamat Kebijakan Publik, Adrianof Chaniago, menyatakan bahwa Gita naïf menganggap PNS di Kemendag sebagai cerminan dirinya. Gita adalah master lulusan Harvard Kennedy School. Sebuah institusi pendidikan yang memang mensyaratkan TOEFL 600 sebagai salah satu syarat untuk diterima di sekolah bergensi ini. Chaniago juga mengatakan bahwa tidak semua PNS beruntung dan mempunyai latar belakang keluarga sebaik Gita dimana sedari kecil ia sudah bolak-balik ke luar negeri karena karir ayahnya sebagai diplomat. Gita tak terpengaruh. Ia katakan bahwa target ini tidak muluk sebab ia sudah buktikan selama ia memimpin BKPM bahwa sekitar 258 dari 580 mantan karyawannya berhasil mendapatkan nilai 600 tersebut dalam waktu setahun (6 Januari 2011, vivanews.com)

Bagi saya, gebrakan Gita ini adalah sesuatu hal yang bisa dikategorikan thinking out of box atau business not as usual . Meskipun sejujurnya saya ngeri juga melihat skor TOEFL yang 600 itu. Lalu apakah GG ini relevan untuk pemda Aceh?

Sebenarnya isu persyaratan TOEFL dalam dunia pemerintahan di Aceh tidaklah hal yang baru. Zaman Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pernah diwacanakan agar PNS yang akan naik golongan IV atau pejabat setingkat kepala bidang atau eselon III untuk mempunyai kualifikasi TOEFL tertentu. Wacana ini kabarnya muncul dari laporan kepada beliau bahwa seorang mitra pembangunan yang berkewarganegaraan asing tidak terlayani akibat tidak ada seorang pun di kantor gubernur saat itu dapat berbahasa inggris secara baik. Meskipun  wacana tersebut akhirnya tak jadi dilaksanakan karena almarhum keburu ditarik ke Jakarta sebagai Ketua Bulog sekaligus Menteri Negara Urusan Pangan. Bagi saya juga apa yang diwacanakan Ibrahim Hasan merupakan wujud terobosan yang perlu diulangi dan diperbaiki.

Pengalaman saya di pemerintah Aceh selama beberapa tahun, terutama setelah tsunami, membuat saya menyimpulkan perlu bagi pegawai negeri untuk cakap dalam berkomunikasi dalam bahasa asing. Aceh pasca tsunami menjadi daerah yang terbuka dimana berbagai pihak luar negeri berlomba untuk membantu negeri yang terkena musibah ini. Saya menilai dan merasakan secara langsung bagaimana tidak efisiennya ketika sebuah komunikasi dilaksanakan dengan kendala bahasa. Memang dapat dijembatani dengan dengan penterjemah, namun tetap banyak poin penting terlepas dari proses komukisai dan diskusi sehingga tidak semua rencana dan keinginan dapat tersampaikan. Belum lagi rasa percaya diri yang rendah akibat ketidakmampuan bahasa asing membuat enggan menyambut niat baik yang ditawarkan. Akibatnya terlalu banyak potensi dan resource yang terbuang percuma.

Aceh yang terbuka seharusnya harus diimbangi dengan kompetensi berbahasa yang memadai apabila Aceh ingin mengambil manfaat maksimal dari proses globalisasi. Sejarah juga merekomendasikan hal ini. Diawal hegemoni Islam pada masa kekhalifahan Islam, peran bahasa sangat besar yang ditandai tersedianya berbagai ilmu pengetahuan bagi seluruh muslim saat itu melalui penterjemahan iptek dari bahasa Yunani dan Romawi ke bahasa Arab. Kebangkitan Eropa juga didahului oleh hal yang sama ketika dokumen ilmu pengetahuan berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa. L’histoire se repete, sebuah ungkapan bahwa sejarah itu akan berulang ketika sebab-sebabnya direkonstruksi. Aceh dapat maju jika segala ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Kemampuan berbahasa asing adalah salah satu jembatannya.

Revenons à nos mouton, sebuah hadih maja Prancis untuk mengatakan kembali ke GG dalam konteks Pemda Aceh. Sudah seharunya kita mulai merevitalisasi thinking out of box-nya Gubernur Ibrahim Hasan dan Mendag Gita Wirjawan. Memang tidak gampang tapi saya yakin hal ini adalah within our reach. Insya Allah kita mampu. SDM kita hebat, dana kita kuat. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, kemauan dan  kepemimpinan  untuk menciptakan lingkungan kondusif yang penuh dengan insentif. People respond to incentives. Ini bukan pernyataan neolib. Ini cara Allah SWT mendorong manusia untuk menjadi ahsanun takwim dengan basyiiran wa naziiran, syurga dan neraka.

Tak perlu semuluk Gita.  Namun manfaat berbahasa asing dalam meng-efesien-kan pemerintah  harus membuat kita bergerak maju dari waktu ke waktu. Setiap pemerintah di Aceh baik level provinsi punya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme pegawai. Qanun pendidikan mengamanatkan seperlima dari anggaran pembangunan yang berjumlah trilyunan tiap tahunnya diperuntukkan untuk kepentingan peningkatan kualitas manusia, diantaranya para PNS. Beasiswa Aceh ke luar negeri pun tersedia. Sayangnya sangat kecil proporsi PNS yang menerima. Padahal apabila PNS dapat menimba ilmu di negara yang lebih maju, transfer kemajuan akan lebih terjamin karena posisi PNS yang terkondisikan untuk terus berada diranah kebijakan publik.


Memang  absurd ketika mengatakan English is everything we need to take Aceh to be a developed province. Namun kita sudah seharusnya mengambil jalan yang dapat mengantarkan kita ke tujuan secara lebih cepat dan hemat. Diantara jalan tersebut adalah kemampuan bahasa Inggris.  So Start now, small and sustainable. Mulai sekarang, dari yang kecil tapi berkelanjutan.