Zaini Abdullah: Dokter Pembangunan Aceh ?

Komite Independen Pemilihan (KIP) telah mengumumkan Gubernur dan Wakil Gubernur  Aceh terpilih untuk periode 2012-2017. Pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf berhasil mendapatkan surat kepercayaan dari lebih separuh pemilih Aceh. Secara popularitas, kedua tokoh ini tidak diragukan lagi. dr Zaini Abdullah terkenal sebagai mantan menteri luar negeri Gerakan Aceh Merdeka dan tokoh sentral dalam perdamaian Aceh. Muzakir Manaf merupakan mantan panglima perang yang mempunyai kharisma instruksional di lapangan. Namun tidak sedikit suara ragu akan kepiawaian pasangan ini dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Aceh dengan segenap permasalahannya, terutama jika dilihat dari pengalaman pemerintahan yang minim.

Keraguan tersebut merupakan hal yang wajar namun sekaligus berlebihan. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapat kepercayaan dan dipilih menjadi pemimpin pemerintahan meskipun tanpa pengalaman sedikitpun. Tentunya  pasangan pemimpin Aceh baru ini punya kelebihan yang dapat menjadi modal keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pengalaman Zaini Abdullah sebagai dokter. Mungkin kita ingat bahwa pemimpin yang membawa Malaysia meninggalkan Indonesia dan menjadi lebih maju adalah Mahathir Muhammad. Ia seorang dokter. Kemudian tampuk tertinggi pada Bank Dunia yang mempunyai mandat pengentasan kemiskinan dan membantu pembangunan negara berkembang saat ini diduduki oleh seorang dokter, Jim Yong Kim. Kenyataan ini seakan membuka harapan bahwa pasangan Zikir mampu mengantarkan pembangunan Aceh yang lebih baik.

Pendekatan Klinis dalam  Pembangunan

Adalah Jeffrey Sachs yang mempopulerkan  istilah pendekatan klinis  dalam pembangunan ekonomi (clinical economics).  Ekonom yang mendunia karena berhasil mengatasi permasalahan hiper-inflasi di Bolivia saat ini menjadi special adviser Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGS). Dalam bukunya, The End of Poverty, Jeffrey mengibaratkan bahwa  proses pembangunan  seperti seorang dokter mengobati pasien. Dokter yang jitu harus mengerti benar prinsip-prinsip fisiologi, cara mengontrol penyakit dan keadaan spesifik si pasien seperti riwayat kesehatan pasien dan keluarga hingga lingkungan ia tinggal. Kesemua penguasaan ini diperlukan agar diagnosa yang dihasilkan benar dan intervensi yang diberikan tepat.

Presiden Bank Dunia yang baru Dr. Jim Yong Kim sangat percaya diri membantah keraguan banyak pihak dalam memimpin lembaga ekonomi internasional terbesar dengan mengatakan bahwa ia adalah dokter. Katanya ia terbiasa dengan bekerja berdasarkan fakta di lapangan (evidence) daripada hanya dari satu ideologi politik tertentu (BBC, 17 April 2012). Kim diapresiasi dunia karena peran inisiatif nya dalam pencegahan penyebaran AIDS/HIV dan Tuberculosis di negara berkembang. Kedua argumentasi diatas menunjukkan prinsip klinis layak dicoba dalam menyelesaikan permasalah pembangunan.

Menyembuhkan Penyakit Pembangunan di Aceh

Sebagaimana diketahui bahwa derajat kesehatan pembangunan Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Kemiskinan, pengangguran, angka kematian balita dan masih banyak indikator negatif lainnya mempunyai angka diatas rata-rata provinsi lain. Beberapa tahun kebelakang, Aceh memang hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Dera konflik dan hantaman tsunami membuat Aceh ringkih dan kurang berprestasi di skala nasional. Namun sekarang lingkungan buruk tersebut telah berganti dan sudah saatnya sekarang untuk kembali memulihkan kesehatan menjadi fit sehingga dapat berlari mengejar ketertinggalan.

Laksana seorang dokter, gubernur yang diserahi bertanggungjawab untuk memimpin penyehatan Aceh ini perlu melakukan anamnesa dan uji laboratorium untuk mengetahui riwayat penyakit yang pernah diderita, keadaan psikis  dan penyakit  yang mungkin belum terdeteksi. Sudah mahfum bahwa tensi sosial warisan konflik masih menyisakan permasalahan dan berpotensi untuk menggagalkan atau minimal mengurangi keberhasilan intervensi pembangunan. Seumpama tindakan bedah, maka tensi atau tekanan darah harus dijaga normal sehingga operasi yang ditujukan untuk menyembuhkan pasien tidak berubah fatal. Stabilisasi merupakan langkah penting yang perlu diambil. Dalam konteks pembangunan Aceh, kebijakan sensitif konflik tampaknya masih layak menjadi mainstream atau arus utama dalam penyusunan program-program pembangunan.

Seorang dokter pembangunan tidak mudah terpedaya oleh gejala-gejala yang timbul dan melupakan penyebab utama dari permasalahan. Misalnya, daripada memberikan bantuan langsung uang tunai untuk mengentaskan kemiskinan, lebih baik menyelesaikan hambatan-hambatan rakyat berkerja dan memudahkan mereka mengembangkan potensinya. Seringkali kemiskinan bukan karena permasalahan kultural tetapi terdapat sumbatan-sumbatan struktural seperti informasi, ilmu pengetahuan, akses finansial ataupun infrastruktur pendukung. Ibarat diare ataupun diabetes, cara paling murah untuk menghindarinya adalah pengetahuan akan hidup dan pola makan bersih dan sehat daripada harus menanggung biaya besar ketika terjadi wabah atau harus menyediakan cuci darah secara terus menerus. Pengetahuan akan penyebab utama dari permasalahan di Aceh menjadi sangat krusial agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karenanya, kegiatan riset kebijakan menjadi keharusan, se-penting uji laboratorium sebelum dokter melakukan diagnosa dan meresepkan pengobatannya.

Terkadang dalam proses pengambilan keputusan akan kegiatan/proyek pembangunan, terdapat pihak-pihak luar yang mencoba mempengaruhi demi kepentingan diri atau kelompok. Sering kali dokter dibisik oleh perusahaan obat tertentu untuk mengunakan produk buatannya dengan imbalan tertentu maupun melalui show-off  jasa-jasanya di masa lalu. Tentunya sebagai dokter yang baik, ketepatan dosis dan kesembuhan serta kepentingan pasien lah yang menjadi rujukan. Integritas, kompetensi dan independensi harus menjadi panglima bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Penyediaan barang jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi. Apalagi Jika seorang dokter mengikuti godaan perusahaan obat secara membabi buta dan menyebabkan pasien harus membeli obat lebih mahal dan juga belum tentu sembuh, maka bukan tidak mungkin si pasien tidak akan kembali memilih si dokter pada masa yang akan datang.

Setelah anamnesa, diagnosa dan pemberian resep atau tindakan, sang dokter membutuhkan observasi untuk melihat apakah reaksi dari keputusannya berjalan semestinya atau tidak. Jika pasien menunjukkan perkembangan positif maka tindakan tersebut dilanjutkan. Jika keadaan tidak berubah atau sebaliknya, maka perlu dihentikan dan diberikan tindakan alternatif. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi analogi observasi pembangunan. Sering sekali uang pembangunan terbuang percuma karena proses monitoring dan evaluasi yang lemah. Beruntung Pemerintah Aceh sudah mempunyai sistem monev yang relatif inovatif dan baik. Tentunya kedepan sistem observasi yang sudah ada perlu ditingkatkan sehingga deteksi dini bisa lebih tepat dan cepat.           

Dari beberapa ilustrasi diatas, penulis yakin bahwa Gubernur Zaini Abdullah sangat faham akan prinsip pendekatan klinis ini. Pengalaman panjang sebagai dokter di Swedia dengan peraturan kesehatan yang lebih ketat dan bertanggungjawab membuat integritas dan komitmen terhadap profesionalisme beliau lebih tinggi. Rakyat Aceh berdoa dan berharap pasangan “Zikir” ini dapat melaksanakan prinsip tersebut dalam memimpin pembangunan Aceh lima tahun kedepan sehingga predikat dokter pembangunan Aceh layak disematkan kepada pemimpin baru ini. Insya Allah.

Memulai Era Industri Baru melalui Kebijakan Integratif

Tahun 2013 adalah awal kiprah nyata kepemimpinan Aceh baru hasil pilkada April ini. Berbeda dengan tahun 2012 yang merupakan tahun transisi dari kepemimpinan sebelumnya, kegiatan pembangunan pada tahun 2013 berada sepenuhnya dibawah kendali kepemimpinan baru sejak dari perencanaan hingga evaluasi. Menariknya, pada tahun 2013 adalah dimulainya tahap industrialisasi Aceh berbasis non-migas. Setidaknya era industri ini telah disebutkan dalam rancangan RPJP Aceh 2005-2025 yang hingga saat ini belum di-qanunkan.

Industrialisasi Aceh tampaknya menjadi keniscayaan yang harus dituju. Bertumpu pada pertanian semata tidak cukup kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertanian merupakan sumber mata pencaharian hampir separuh populasi Aceh, produktifitas masih rendah. Rancangan RPJPA menghitung bahwa produktifitas petani Aceh  -rasio PDRB tetap sektor pertanian terhadap tenaga kerja disektor tersebut- hanya sekitar 10 juta setahun. Artinya pendapatan petani di Aceh kurang dari satu juta per bulan. Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa hampir seluruh negara kaya di dunia pernah melalui tahap industrialisasi (kecuali beberapa negara penghasil minyak). Sebut saja Jepang atau Korea Selatan mengalami peningkatan kesejahteraan secara cepat melalui jalan industrialiasasi. Bahkan China yang dikenal sebagai factory of the world hanya membutuhkan 12 tahun untuk menggandakan pendapatan PDB per kapita-nya dan sekarang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia (The Economist, 7 Desember 2011).

Selain daripada fakta sejarah, keberadaan industri di Aceh merupakan sebuah kebutuhan. Produktifitas rendah sektor primer akan meningkatkan migrasi tenaga kerja ke sektor yang lebih menjanjikan. Gejala ini ditunjukkan dengan makin menurunnya proporsi sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian di Aceh. Selanjutnya, migrasi kerja tersebut sering ditandai dengan migrasi dari perdesaan dan perkotaan. Jika sektor tujuan migrasi tidak dipersiapkan maka yang terjadi adalah peningkatan pengangguran (frictional unemployment) sehingga dapat menyebabkan permasalahan sosial ekonomi lanjutan. Urbanisasi juga menyebabkan terjadinya brain-drain terhadap daerah perdesaan dan akibatnya sumber daya perdesaan tidak optimal termanfaatkan.

Kebijakan Industri Integratif di Aceh

Industri identik dengan produktifitas tinggi, nilai tambah, teknologi, sumber daya manusia, permodalan dan institusi yang relevan. Peralihan dari karakter agraris ke industri memerlukan proses transformasi. Proses ini perlu dikelola dan diantisipasi sehingga berjalan mulus dan mendarat halus pada era industri yang dikehendaki bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. Sebagai ilustrasi yang menarik adalah apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia (15 Maret 2012) tentang mesin pemanen padi. Penggunaan teknologi ini –seperti diakui petani- meningkatkan produktifitas panen dalam artian sawah yang dipanen lebih luas dengan harga yang sama apabila dipanen secara manual. Namun dibalik itu, keberadaan teknologi ini akan mengurangi kebutuhan buruh tani pemanen sehingga ada efek pengangguran. Lebih luas lagi, mesin pemanen padi ini tidak membelanjakan hasil upah dari panen -karena ongkos-nya kembali pada pemilik mesin- dibanding apabila upah panen diberikan kepada buruh tani sehingga forward linkage dan efek pemerataan ekonomi dari teknologi ini terasa lebih kecil.   ini sering disebut-sebut sebagai  dilema teknologi atau sering dikenal sebagai Luddite Fallacy.

Mesin Pemanen Padi.
 (sumber. http://desakalangan.com/berita/alat-pemanen-padi-modern/)

Sebenarnya teknologi pemanen padi membutuhkan tenaga kerja, namun bukan tipe buruh tani melainkan operator, teknisi dan tenaga pendukung lainnya seperti penyuplai suku cadang. Teknologi merupakan barang komplementer dari tenaga kerja terampil dan sekaligus barang substitusi tenaga kerja berketrampilan rendah. Dengan makin murah dan mudah tersedianya teknologi, maka dilema teknologi perlu dihindari dengan melakukan transformasi ikutan seperti transformasi sumberdaya manusia dari tidak trampil (buruh tani) menjadi trampil (teknisi/supplier). Karenanya dibutuhkan sebuah institusi yang bernama kebijakan industri yang integratif guna mengawal proses transformasi agraris-industri di Aceh secara sempurna.

Dani Rodrik –seorang Developmentalist dari Harvard Kennedy School of Government- mengatakan dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Industrial Policy for 21st Century” bahwa prinsip kebijakan industri adalah kolaborasi strategis antara pemerintah dan rakyat (pihak swasta) dengan tujuan mengetahui secara bersama tentang kendala tranformasi industri yang dihadapi dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kendala tersebut. Karenanya, kebijakan industri sudah semestinya bersifat integratif dengan menyentuh permasalahan di sisi supply maupun demand. Juga ia mensyaratkan bahwa peran pemerintah yang tangguh dalam fasilitasi proses transformasi ini. Pelibatan pihak swasta bukan saja akan membuat beban pemerintah lebih ringan namun juga mempercepat tercapainya tujuan industrialisasi Aceh yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semua rakyat mempunyai insentif untuk menjadi sejahtera dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga dan memperkuat insentif tersebut. Ini merupakan prinsip yang harus menjadi pedoman pemerintah dalam perumusan kebijakan industri di Aceh. Di sisi supply, Pemerintah Aceh perlu penyediaan infrastruktur dasar bagi pembentukan industri seperti jalan, pelabuhan, telekomunikasi, kelistrikan dan air bersih. Penyediaan infrastruktur dasar ini tidak mungkin dilakukan melalui kemampuan anggaran Pemerintah Aceh semata, namun perlu dukungan pemerintah pusat dan juga peran sektor swasta melalui investasi. Karena itu komunikasi intens, kepercayaan dan penghilangan tetek bengek kendala investasi menjadi sebuah keharusan. Di sisi demand , Industri membutuhkan kewirausahaan (entrepreneurship), tenaga trampil dan kemudahan akses finansial serta kepastian baik regulasi maupun keamanan agar tumbuh. Program Pemerintah Aceh tahun 2013 melalui paket kebijakan industri perlu melakukan penguatan SDM dalam jangka pendek maupun menengah melalui program sekolah kejuruan dan job training (BLK) serta program stimulan terkait peningkatan kewirausahaan. Kemudian, akses finansial yang sering dikeluhkan menjadi kendala dapat dijembatani dengan penguatan manajemen usaha sehingga bankability embrio industri skala kecil dan menengah di Aceh dapat tumbuh cepat dan marak. Jika ini berhasil, fungsi fasilitasi Pemerintah Aceh menjadi berhasil tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran, cuma dengan hanya menghubungkan pemberi modal (perbankan) dan pengusaha. Kesemua ini membutukan integrasi program yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan (SKPA dan DPRA).   

Namun perlu juga diingat bahwa kebijakan industri harus bersifat dinamis dan jangka panjang. Fokus industri akan selalu berubah sejalan dengan perubahan kondisi awal (internal) dan perkembangan ekonomi regional dan global (eksternal). Ketika tahap pertama industrialiasi pertanian Aceh berhasil, ia berarti petani lebih sejahtera, dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi (ketersediaan SDM trampil bertambah), pendapatan pemerintah pun meningkat dari pajak dan sumber pendapatan lainnya serta kondisi ekonomi global berubah sehingga fokus industrialisasi secara otomatis berganti. Karena itu, fleksibilitas dan penyesuaian fokus dari kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan industri harus tetap diperlukan.

Akhirnya, kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 yang akan dilakukan tahun ini perlu dilaksanakan dengan kesadaran atas pentingnya integrasi usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2013 dapat diraih sehingga Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2013 menjadi bagian awal dari kebijakan industri yang baik untuk menyongsong era baru industri non-migas di Aceh dan menjadi sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wallahu a’lam bisshawab

Ge-Ge untuk Pemda Aceh

Barangkali GG (baca Ge-Ge) menjadi pertanyaan pertama ketika membaca judul diatas. Bagi yang familiar dengan pemerintahan bisa jadi menduga GG merupakan Good Governance atau kalau diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Ya  memang tidak salah. Tapi kepanjangan dari  GG yang saya maksud dalam tulisan blog ini adalah Gebrakan Gita.

Gita yang saya tuju disini adalah Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat ini. Sebelumnya ia menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM). Beberapa waktu yang lalu Gita melakukan maneuver yang berhasil mencetak headlines bin trending topic di berbagai media massa di Indonesia. Apalagi kalau bukan keinginannya agar seluruh staf Kemendag dibawah pimpinannya mempunyai nilai minimal TOEFL 600. Mendag ini tidak hanya cuap-cuap, kabarnya tahun ini ia telah menganggarkan dana sekitar 9 milyar untuk pelatihan bahasa Inggris demi target tersebut.

Ragam reaksi membuncah pasca statement Gita tentang rencananya. Ada yang menganggap target tersebut super muluk dan tak berdasar. Namun ada juga yang melihat sisi positif gebrakan ini meskipun TOEFL 600 adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Pengamat Kebijakan Publik, Adrianof Chaniago, menyatakan bahwa Gita naïf menganggap PNS di Kemendag sebagai cerminan dirinya. Gita adalah master lulusan Harvard Kennedy School. Sebuah institusi pendidikan yang memang mensyaratkan TOEFL 600 sebagai salah satu syarat untuk diterima di sekolah bergensi ini. Chaniago juga mengatakan bahwa tidak semua PNS beruntung dan mempunyai latar belakang keluarga sebaik Gita dimana sedari kecil ia sudah bolak-balik ke luar negeri karena karir ayahnya sebagai diplomat. Gita tak terpengaruh. Ia katakan bahwa target ini tidak muluk sebab ia sudah buktikan selama ia memimpin BKPM bahwa sekitar 258 dari 580 mantan karyawannya berhasil mendapatkan nilai 600 tersebut dalam waktu setahun (6 Januari 2011, vivanews.com)

Bagi saya, gebrakan Gita ini adalah sesuatu hal yang bisa dikategorikan thinking out of box atau business not as usual . Meskipun sejujurnya saya ngeri juga melihat skor TOEFL yang 600 itu. Lalu apakah GG ini relevan untuk pemda Aceh?

Sebenarnya isu persyaratan TOEFL dalam dunia pemerintahan di Aceh tidaklah hal yang baru. Zaman Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pernah diwacanakan agar PNS yang akan naik golongan IV atau pejabat setingkat kepala bidang atau eselon III untuk mempunyai kualifikasi TOEFL tertentu. Wacana ini kabarnya muncul dari laporan kepada beliau bahwa seorang mitra pembangunan yang berkewarganegaraan asing tidak terlayani akibat tidak ada seorang pun di kantor gubernur saat itu dapat berbahasa inggris secara baik. Meskipun  wacana tersebut akhirnya tak jadi dilaksanakan karena almarhum keburu ditarik ke Jakarta sebagai Ketua Bulog sekaligus Menteri Negara Urusan Pangan. Bagi saya juga apa yang diwacanakan Ibrahim Hasan merupakan wujud terobosan yang perlu diulangi dan diperbaiki.

Pengalaman saya di pemerintah Aceh selama beberapa tahun, terutama setelah tsunami, membuat saya menyimpulkan perlu bagi pegawai negeri untuk cakap dalam berkomunikasi dalam bahasa asing. Aceh pasca tsunami menjadi daerah yang terbuka dimana berbagai pihak luar negeri berlomba untuk membantu negeri yang terkena musibah ini. Saya menilai dan merasakan secara langsung bagaimana tidak efisiennya ketika sebuah komunikasi dilaksanakan dengan kendala bahasa. Memang dapat dijembatani dengan dengan penterjemah, namun tetap banyak poin penting terlepas dari proses komukisai dan diskusi sehingga tidak semua rencana dan keinginan dapat tersampaikan. Belum lagi rasa percaya diri yang rendah akibat ketidakmampuan bahasa asing membuat enggan menyambut niat baik yang ditawarkan. Akibatnya terlalu banyak potensi dan resource yang terbuang percuma.

Aceh yang terbuka seharusnya harus diimbangi dengan kompetensi berbahasa yang memadai apabila Aceh ingin mengambil manfaat maksimal dari proses globalisasi. Sejarah juga merekomendasikan hal ini. Diawal hegemoni Islam pada masa kekhalifahan Islam, peran bahasa sangat besar yang ditandai tersedianya berbagai ilmu pengetahuan bagi seluruh muslim saat itu melalui penterjemahan iptek dari bahasa Yunani dan Romawi ke bahasa Arab. Kebangkitan Eropa juga didahului oleh hal yang sama ketika dokumen ilmu pengetahuan berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa. L’histoire se repete, sebuah ungkapan bahwa sejarah itu akan berulang ketika sebab-sebabnya direkonstruksi. Aceh dapat maju jika segala ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Kemampuan berbahasa asing adalah salah satu jembatannya.

Revenons à nos mouton, sebuah hadih maja Prancis untuk mengatakan kembali ke GG dalam konteks Pemda Aceh. Sudah seharunya kita mulai merevitalisasi thinking out of box-nya Gubernur Ibrahim Hasan dan Mendag Gita Wirjawan. Memang tidak gampang tapi saya yakin hal ini adalah within our reach. Insya Allah kita mampu. SDM kita hebat, dana kita kuat. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, kemauan dan  kepemimpinan  untuk menciptakan lingkungan kondusif yang penuh dengan insentif. People respond to incentives. Ini bukan pernyataan neolib. Ini cara Allah SWT mendorong manusia untuk menjadi ahsanun takwim dengan basyiiran wa naziiran, syurga dan neraka.

Tak perlu semuluk Gita.  Namun manfaat berbahasa asing dalam meng-efesien-kan pemerintah  harus membuat kita bergerak maju dari waktu ke waktu. Setiap pemerintah di Aceh baik level provinsi punya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme pegawai. Qanun pendidikan mengamanatkan seperlima dari anggaran pembangunan yang berjumlah trilyunan tiap tahunnya diperuntukkan untuk kepentingan peningkatan kualitas manusia, diantaranya para PNS. Beasiswa Aceh ke luar negeri pun tersedia. Sayangnya sangat kecil proporsi PNS yang menerima. Padahal apabila PNS dapat menimba ilmu di negara yang lebih maju, transfer kemajuan akan lebih terjamin karena posisi PNS yang terkondisikan untuk terus berada diranah kebijakan publik.


Memang  absurd ketika mengatakan English is everything we need to take Aceh to be a developed province. Namun kita sudah seharusnya mengambil jalan yang dapat mengantarkan kita ke tujuan secara lebih cepat dan hemat. Diantara jalan tersebut adalah kemampuan bahasa Inggris.  So Start now, small and sustainable. Mulai sekarang, dari yang kecil tapi berkelanjutan.

Kontroversi Hotel dan Mall di Sekitar MRB : Sebuah Pembelajaran bagi Aceh

Makin marak terasa aksi penolakan pembangunan hotel dan mall di kawasan bekas Geunta Plaza, arah tenggara Mesjid Raya Baiturrahman (MRB). Di media massa diskursus ini pun tambah intens. Malah di media jaringan social dan mailing list, argumentasi akan pro-kontra hotel-mall jauh lebih panas dan menarik. Terlihat jelas ada perlawanan rakyat yang resisten terhadap pembangunan terhadap pemerintah.

Tulisan ini tidak ditujukan mengemukakan lagi posisi saya dalam kontroversi ini. Mungkin sebagian rekan yang membaca ini tahu bahwa saya termasuk orang yang pro-pembangunan (baca artikel 1 dan 2).  Artinya saya tidak ada masalah apabila hotel dan mall dibangun di sekitar MRB selama konsepnya didesain dan dilaksanakan sesuai tema atau bingkai yang disepakati di Aceh. I am going beyond that.

Kehadiran gerakan penolakan hotel dan mall ini harus dimaknai bahwa terdapat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan sebagian masyarakat akan rencana kebijakan pemerintah. Ini harusnya dianggap positif. Semangat kekritisan ini harus dijaga secara bijaksana, berimbang dan berkelanjutan. Dalam kerangka dialektika pembangunan, ketidaksetujuan ini ada karena sebagian masyarakat menganggap pembangunan hotel dan mall akan membawa lebih banyak masalah daripada tidak melakukan pembangunan. Anggapan tersebut dapat berasal dari banyak alasan seperti argumen pembangunan yang lemah, kurangnya transparansi ataupun ketidakpercayaan rakyat akibat track record atau prestasi pemerintah yang mengecewakan. Untuk kasus hotel/mall  di sekitar MRB, hemat saya mengatakan alasan ketiga  yang lebih dominan.

Meskipun para pengusung penolakan ini mengatakan bahwa dosa dari pembangunan hotel ini banyak mulai proses amdal yang amburadul, ancaman terhadap landmark kota dan fasilitasi kegiatan maksiat yang akan menodai kesucian MRB. Lagi-lagi saya merasa dosa ketiga yang lebih banyak dipersepsikan sebagai dosa terbesar. Bagi saya dosa pertama dan kedua lebih mudah dimaafkan. Prosedur amdal yang kacau bisa menjadi alasan untuk menganulir hasil amdal dan melakukan analisis ulang sesuai prosedur. Dominasi MRB sebagai landmark bisa dijaga dengan sentuhan kekuatan pikir manusia yang berbentuk arsitektur dan layout kawasan.  

Memang bisa dimengerti mengapa masyarakat dapat tiba pada kesimpulan hotel dan mall akan menodai  MRB. Alur pikiran masyarakat sederhana. Bukti selama ini hotel-hotel di Aceh menjadi salah satu ajang berlangsungnya maksiat. Masyarakat menyoroti kegiatan diskotik dan penjualan minuman keras serta arena prostitusi. Celakanya, hal ini cenderung dibiarkan. Jelas masyarakat mengharapkan pemerintah lah yang harus menertibkan ini. Meskipun tidak bijak juga menyalahkan pemerintah atas seluruh kejadian maksiat di Aceh. Banyak kejadian maksiat di kampung kita, namun  warga tidak proaktif dan antisipatif malah cenderung reaktif. Reaktif disini saya maknai dengan perbuatan intai dulu baru tangkap. Padahal esensi syariah yang kita sepakati bersama dilaksanakan di Aceh adalah beri peringatan (dakwah), beri pendidikan, baru hukum (proaktif dan antisipatif). Kata Nabi Ad-Din annashihah. 


Kompleksitas pemerintah dan masyarakat ini yang menciptakan tidak nyambungnya antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi pemerintah lemah dalam penegakan hukum disisi lain masyarakat apatis dan mengharapkan pemerintah untuk mengatur semua. Sebagai ilustrasi, ada seorang rekan pernah memberikan pernyataan akan kekecewaan terhadap pemerintah,” Jika anda menerobos lampu merah dan polisi tidak menilang anda, apakah anda salah??”. Pernyataan diatas bagi saya merupakan cerminan dari apa yang ada di lapangan saat ini.

Pembelajaran bagi Aceh

Percayalah, Memimpin akan lebih mudah apabila segenap komponen mempunyai visi dan ekspektasi yang sama dengan sang pemimpin.   Tujuan pun akan lebih mudah tercapai. Untuk mencapai tersebut, kendala psikologis yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Jangan sampai rakyat  benci roman sehingga apapun yang dilakukan pemimpin, tanpa dianalisa lebih lanjut, langsung ditolak.

Banyak rakyat yang sudah mengalami syndrome ”benci roman”. Tak ada cara lain mengobati penyakit tersebut adalah dengan menunjukkan roman pemerintah yang tegas dalam penegakan hukum. Ketika teladan sudah terpancarkan maka simpati dan kepercayaan itu akan kembali.

Ketika kepercayaan itu kembali, maka ia harus dijaga dan dipertahankan. Membangun komunikasi adalah hal yang mutlak. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah yang mereka pilih akan memudahkan mereka untuk menentukan pilihan masa depannya. Karena itu pilihan-pilihan kebijakan itu seharusnya berbentuk informed choices, yang telah dikaji/diteliti positif dan negatif, resiko dan keuntungannya.

Gerakan civil society juga harus dijaga karena ia juga bagian dari percepatan pencapaian tujuan. Lazim bagi pemimpin atau manager akan istilah proses manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Civil society perlu terlibat dalam proses tersebut dalam bentuk apa yang lebih dikenal dalam istilah politik sebagai checks and balances.

Dari sisi rakyat harus disadari bahwa pemerintah adalah cerminan masyarakat. Apabila pemerintah buruk, tidak bijak semata menghujat pemerintah. Ibarat buruk rupa, cermin dibelah. Masyarakat harus introspeksi juga. Pemerintah yang berkategori eksekutif dan legislatif adalah pilihan kita. Pemerintah buruk  bisa jadi kita tidak pandai memilih. Salah memimpin pemimpin dalam pemilu, maka efeknya terasa 5 tahun. Dalam perjalanannya, masyarakat juga seharusnya ikut mengawasi sebagai bentuk tanggung-jawab atas pilihan kita.

Ketika hubungan pemerintah dan masyarakat  terpilin rapi, erat dan kokoh. Ia menjadi sebuah tali yang kuat untuk menarik garbong pembangunan Aceh menuju ke posisi lebih baik dari waktu ke waktu.      

Demam Esemka : Sebuah Inspirasi bagi Pengembangan Industri di Aceh

Memasuki tahun 2012, khalayak ramai disuguhkan sebuah berita tentang keberhasilan anak negeri membuat kendaraan roda empat yang diberi nama "Esemka". Walikota Solo Joko Widodo bahkan menggunakan mobil produksi cah solo ini sebagai mobil dinasnya. Dari bentuk fisiknya, mobil ini tidak kalah dengan mobil-mobil asal Jepang lainnya. Sekilas mobil "Esemka" ini mirip dengan Toyota Rush ataupun Daihatsu Terios. Juga diberitakan merek Esemka ini akan memproduksi varian lainnya .

Kehebohan kabar ini bukan pada spesifikasi atau kecanggihan dari pada kendaraan ini. Namun lebih pada produsennya. Esemka merupakan karya dari anak-anak yang menuntut ilmu pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta. Ini bagaikan menampar industri otomotif nasional. Ternyata tak seperti dibayangkan perlu teknologi yg canggih dan pabrik super modern yang serba otomatis untuk menghasilkan sebuah mobil. ABG pun bisa. 

Berbagai komentar dan apresiasi pun mengalir. Dari keraguan atas keandalan sampai optimisme kebangkitan industri mobil nasional pun diungkapkan oleh banyak pihak. Presiden SBY sendiri secara langsung mengapresiasi prestasi ini. Memang bukan hal mudah untuk memproduksi mobil nasional seperti Esemka secara massal dan menguntungkan. Banyak hal yang mendasar harus dibenahi mulai dari jaminan kualitas hingga kebijakan industri.

Pelajaran Bagi Aceh

Bagi saya prestasi anak SMK 2 Surakarta (atau lebih sering disebut Solo) ini membukakan mata bahwa anak-anak baru gede yang masih berseragam putih abu-abu mempunyai potensi untuk melakukan hal-hal yang inovatif. SMK selama ini dianggap sebagai sekolah menengah kelas dua yang hanya dimasuki oleh siswa-siswa minim prestasi dan nakal. Asumsi ini memberi pengaruh pada animo orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah keterampilan ini. Ditambah dengan gambaran pekerjaan alumninya sebagai montir di bengkel-bengkel honda dengan pakaian berselemak oli. 

Aceh saat ini mempunyai beberapa SMK dan SMK termegah yang dibangun adalah kompleks SMK yang berada di Lhoong Raya, tepat di depan Stadion Sepak Bola. Kompleks yang terdiri  dari gabungan 3 SMK ini dibangun dengan dana bantuan Pemerintah Jerman. Aspirasi dari pembangunan ini berasal dari pengalaman Jerman pasca Perang Dunia kedua dimana salah satu faktor kebangkitan Jerman saat itu ditopang oleh ketersediaan tenaga terampil untuk membangun kembali industrinya yang hancur lebur oleh perang. Hasilnya terbukti bahwa Jerman sekarang menjadi negara dengan industri teknologi tinggi paling kompetitif di dunia saat ini meskipun krisis ekonomi eropa tengah melanda. Hal ini bisa dilihat dari minimnya tingkat outsourcing atau relokasi industri dari Jerman ke negara-negara berkembang yang mempunyai keunggulan komparatif.

Keberadaan SMK ini juga sangat relevan dengan keinginan Pemerintah Aceh untuk mentranformasikan sektor ekonomi Aceh dari basis pertanian ke industri. Wakil Gubernur Muhammad Nazar kerapkali meng-advokasi bahwa transformasi ini seharusnya diikuti oleh komposisi lulusan antara sekolah menenah umum dan kejuruan dapat lebih berimbang untuk menjamin pasokan sumber daya manusia bagi industri. Memang tidak mudah untuk membangkitkan industri di Aceh. Ia membutuhkan perbaikan dan penyesuaian sistemik yang melibatkan mulai dari pendidikan, kebijakan hingga kondisi pasar.  

Dari segi fasilitas pendidikan, banyak peralatan-peralatan yang canggih disediakan ketika masa rehabilitasi dan rekonstruksi namun beberapa informasi menyatakan bahwa fasilitas canggih tersebut tidak optimal termanfaatkan. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan guru yang terampil. Ada anekdot bahwa di SMK jurusan permesinan banyak terdapat guru sejarah mesin. Alih-alih mengajar praktek menggunakan mesin secara benar, sang guru lebih banyak menceritakan asal-usul mesin tersebut. Upgrade atau peningkatan kualitas guru teknik perlu di benahi. Program beasiswa Aceh juga seharusnya memprioritaskan peningkatan SDM dibidang ini. 

Selain itu animo untuk masuk ke SMK juga perlu ditingkatkan. Kesan kumuh dan tidak elit alumni SMK perlu ditepis. Tidak bisa saja dengan iklan SMK yang sudah dilakukan diberbagai media namun ketersediaan lapangan kerja dan produk-produk inovasi perlu dirangsang sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung dan ini merupakan iklan yang paling efektif. Pemerintah dapat melakukan rangsangan-rangsangan ini dengan melakukan kompetisi-kompetisi kreatif yang sesuai dengan trend industri saat ini. Selain itu keterpaduan antara pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kebijakan (policy driven labor market) dan pendidikan juga perlu ditingkatkan sehingga terjadi link and match antara pendidikan dan lapangan kerja. 

Selain itu pelibatan industri juga sangat krusial. Dalam kasus Mobil Esemka, kerjasama siswa SMK 2 Surakarta dengan salah satu pengusaha otomotif lokal (Kiat Motor) adalah tulang punggung keberhasilan ini. Bahkan tanpa campur tangan pemerintah. Namun logika sektor swasta bahwa ia hanya tertarik apabila kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan. Karena itu pemerintah perlu mengarahkan pendidikan dan produk inovatif yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar. Ketika pendidikan dan pasar tenaga kerja telah terhubungkan secara baik maka pemerintah tak perlu pusing lagi memikirkan cara memberi kerja kepada masyarakat, bahkan menjadi kestabilan pemerintahan itu sendiri baik secara politik dan finansial. 

Sudah saatnya kita berbenah. SMK dan Politeknik bahkan Universitas serta sektor swasta harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pengembangan industri Aceh. Bersama kita bisa.

Penembak yang Harus Ditembak.

Trenyuh membaca beberapa nyawa melayang secara tidak haq di Nanggroe Aceh Darussalam. Korban penembakan serasa menjadi saudara sendiri walaupun sebenarnya tidak saling mengenal. Mungkin ini bagian perasaan yang menyakini bahwa terbunuhnya seorang yang tak bersalah bagaikan terbunuhnya semua manusia di dunia. Itulah tuntunan Al Qu'ran dalam Surat Al Maidah Ayat 32. Saya yakin seluruh rakyat yang berdiam di Aceh mempunyai perasaan yang sama. Kesan ini terlihat jelas dari kutukan-kutukan atas perbuatan nista tersebut di berbagai media massa hingga media jaringan sosial.

Tak perlu pusing mencari dan menduga apa alasan yang melandasi penembakan busuk ini. Prioritas utama adalah hentikan kedhaliman ini. Tangkap pelaku dan bongkar jaringan serta mastermind-nya. Ayo Polri, kerahkan segala kemampuan untuk menghentikan kebiadaban ini. Densus 88 yang secara cepat bisa mengungkap kerja rapi jaringan pelaku teror, insya Allah bisa mengungkap.

Di tanah endatu yang karamah ini dan kita bersama selalu berusaha untuk mengembalikan ke-karamah-an tersebut, Haram hukumnya darah tertumpah secara tidak haq. 

Jalasveva (nehi) Jaya Mahe - Di Lautan Kita (tidak) Jaya

Senang bercampur sedih membaca berita Serambi Indonesia ( 4 Januari 2012). Kabar mengabarkan keberhasilan penyelamatan tujuh nelayan asal Sumatera Utara yang terkatung-katung selama 9 jam akibat tertabrak sebuah kapal tanker. Hingga kini kapal tanker melenggang kangkung tanpa diketahui identitasnya. Tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat tenggelamnya kapal ikan  KM Rezeki Makmur. 

Saat selesai membaca berita, memori saya langsung menembus waktu kembali  pada dini hari 17 Agustus 2007. Sekitar pukul 04.00 Tidur nyenyak terhenyak ditengah raungan helicopter yang lalu lalang di udara kota Brest, sebuah kota kecil di bagian barat Perancis. Seketika pikiran saya menduga bahwa ada latihan militer mengingat Brest adalah pusat armada angkatan laut Perancis untuk kawasan Atlantik. 

Keesokan paginya,  saya mendengar di radio bahwa ada kecelakaan laut yang melibatkan sebuah kapal nelayan bernama Le Sokalique dan Kapal General Cargo, Ocean Jasper di lepas pantai Brest, dekat Pulau Ouessant. Sebelum tenggelam kapten dari kapal nelayan sempat mengirimkan pesan SOS dan diterima oleh petugas pengaman pantai. Namun sayangnya sang kapten ditemukan tewas  sedangkan awak lainnya dapat diselamatkan. Ternyata raungan helicopter semalam berasal dari helicopter Coast Guard Perancis yang membawa korban ke Rumah Sakit Rujukan Morvan yang memang tidak jauh dari Cite Universitaire (semacam asrama mahasiswa) dimana saya tinggal. 

Lalu dini hari 18 Agustus 2007 sekitar jam 03.30, Kapal Ocean Jasper sang tersangka tiba di Pelabuhan Brest dikawal kapal Perang Angkatan Laut Prancis. Artinya kurang lebih 24 jam, Pelaku tabrakan sudah ditangkap dan memasuki proses pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan kelalaiannya.  

Keadaan ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di perairan Indonesia. Sebelum kasus ini banyak kasus serupa yang berakhir dengan kerugian di pihak nelayan kecil. Mengapa bisa ada perbedaan?. Salah satunya mungkin sistem transportasi laut yang lebih moderen dan canggih di Perancis. Selain mewajibkan peralatan komunikasi di semua kapal nelayan. Pemerintah Perancis juga mempunyai sistem pengawasan dan penidentifikasian pergerakan kapal-kapal yang melewati perairannya seperti VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System). Dari AIS-lah otoritas maritim Perancis bisa merekonstruksi itenerari kapal-kapal yang melewati kawasan kecelakaan tersebut dan menduga serta menangkap Ocean Jasper yang memang di lambungnya terlihat penyok tanda benturan. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementeria Kelautan dan Perikanan juga sudah memulai sistem monitoring kapal ikan berbasis VMS. Selain untuk mengontrol posisi kapal ikan di lautan VMS juga dapat digunakan untuk mengurangi pencurian ikan oleh kapal asing. Berbeda dengan VMS yang berbasis satelit. AIS menggunakan gelombang radio menghubungkan antara kapal dari AIS base station di kawasan pantai. 

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menangkap kapal pelanggar tersebut mengingat Indonesia  mempunyai Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Sabang, yang sangat dekat dengan lokasi kejadian. Mungkin belum memadai sistem keselamatan pelayaran di Indonesia menjadi sebab utama dari lenggang kangkungnya para kriminal laut. 

Namun lebih dari itu, political sympathy -belum berbicara political will- pun berbeda. Untuk kasus kecelakaan Le Sokalique, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang saat itu baru terpilih sempat-sempatnya menjenguk dan memberikan ucapan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga kapten yang sedang berduka. Sesuatu yang mungkin  jarang di Indonesia.

Meskipun mengaku nenek moyang ku seorang pelaut, ternyata Indonesia masih Jalasveva (nehi) Jaya Mahe  -Di Lautan Kita (tidak) Jaya.